Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Isu Jokowi Jadi Ketum Golkar, Dito Ariotedjo: Tampaknya Beliau Akan Fokus Multipartai

Kompas.com - 22/03/2024, 14:50 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sekaligus kader Partai Golkar, Dito Ariotedjo menjawab isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal gabung ke Golkar dan digadang-gadang menjadi ketua umum, adalah sebuah gurauan.

Dito berpendapat, Kepala Negara justru akan fokus multipartai karena sudah seperti bapak bangsa.

"Karena nampaknya ya, Bapak Jokowi kan sudah seperti bapak bangsa ya. Jadi saya melihatnya beliau akan fokus multipartai mungkin, ya," kata Dito saat ditemui di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (22/3/2024).

Menurut Dito, Jokowi ingin menjaga semua partai sebagai teman seperjuangan sejak dulu menjadi calon presiden.

"Semua partai kan seperjuangan dengan beliau dari 2014. Jadi beliau ingin menjaga semua partai maju terus bersama beliau, dan pastinya bisa berkontribusi terus untuk negara," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Akui Sudah Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran lewat Telepon

Lebih lanjut, Dito mengungkapkan bahwa Jokowi menyebut isu bakal masuk Golkar dan jadi ketua umum adalah gurauan semata.

Menurut dia, hal itu disampaikan Jokowi pada dirinya dalam kunjungan kerja ke Karanganyar, Jawa Tengah pada 8 Maret 2024.

"Kalau saya sih belajar dari Bapak Jokowi selama ini, isu yang menurutnya dikeluarkan itu sebagai konspiratif atau bercanda, ditanggapinya juga harus seperti itu (tertawa dan tidak membantah)," kata Dito.

Sebelumnya diberitakan, Ormas MKGR berencana mengusung Airlangga sebagai ketua umum Partai Golkar usai diputuskan secara resmi dalam rapat kerja nasional Majelis Pertimbangan pada Juli 2024.

Dukungan kepada Airlangga ini mengalir di tengah munculnya isu yang menyebut Presiden Jokowi digadang-gadang menjadi ketua umum Partai Golkar berikutnya.

Baca juga: Jokowi Sebut Tak Beri Arahan ke Prabowo Usai Menangkan Pilpres, Ini Alasannya

Usulan agar Jokowi menakhodai Golkar salah satunya diajukan oleh anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam yang menganggap rekam jejak Jokowi merepresentasikan ideologi kekaryaan Partai Golkar.

Namun demikian, usul tersebut nampaknya akan terbentur oleh Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.

Dikutip dari AD/ART Partai Golkar yang diunduh dari situs resmi partai tersebut, ada sejumlah syarat yang harus dikantongi apabila seseorang ingin menjadi ketua umum Partai Golkar.

Beberapa di antaranya, aktif terus menerus menjadi anggota Partai Golkar sekurang-kurangnya lima tahun dan tidak pernah menjadi anggota partai politik lain.

Selain itu, kandidat tersebut juga harus pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat pusat dan/atau sekurang-kurangnya pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat provinsi selama satu periode penuh.

Melihat dua syarat di atas, Jokowi tampaknya tidak bisa maju sebagai calon ketua umum Golkar karena belum menjadi kader Golkar dan pernah tercatat sebagai kader partai lain, yakni PDI-P.

Baca juga: Ditanya Isu Jokowi Gabung Golkar, Kaesang: Terserah, Saya Mah Santai

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com