Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Akan Tes Doping dan "Ramp Check" Bus Selama Mudik 2024

Kompas.com - 21/03/2024, 19:44 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan melakukan tes doping dan pengecekan kendaraan atau ramp checking terhadap bus yang hendak melakukan perjalanan mudik selama libur Lebaran 2024.

Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso mengatakan, tes doping dan ramp check nantinya digelar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Itu nanti dari Kementerian Perhubungan, kita juga dengan Kementerian Kesehatan itu akan dilaksanakan ramp check, itu pengecekan untuk kendaraannya terkait dengan kondisi kendaraannya, kendaraan angkutan umum, termasuk dengan driver (sopir)-nya," kata Slamet di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (21/3/2024).

Baca juga: Berdesakan, Pendaftar Mudik Gratis di Samsat Jakarta Timur Sampai Ada yang Pingsan

Slamet mengatakan, kecelakaan lalu lintas pada tahun 2023 kerap menimpa sopir yang biasanya kepala keluarga di rumah mereka.

Mayoritas penyebab kecelakaan kendaraan umum lantaran kondisi kendaraan dan sopir yang tidak memadai untuk berkendara.

Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan ramp check dan tes doping pada masa mudik Lebaran tahun ini dalam rangka menekan angka kecelakaan lalu lintas.


Menurut Slamet, kegiatan itu akan dilakukan dari jauh-jauh hari. Kegiatan ini juga akan digelar di rest area hingga terminal-terminal keberangkatan.

"Di rest-rest area kami juga akan mempersiapkan kita sudah mempunyai alat namanya control alcohol kit, atau alkohol tes, nanti akan kita cek akan menggunakan itu," ucap dia.

Baca juga: Dishub DKI Sebut 4.436 Orang Sudah Daftar Mudik Gratis Lebaran 2024

Jenderal bintang satu ini menyampaikan, tes doping yang akan dilakukan terkait uji alkohol dan juga kandungan narkoba.

Menurut dia, tes ini akan digelar secara acak atau random. Namun, jika ada kendaraan umum yang mau memeriksa secara sukarela juga akan dipersilahkan.

"Ada dua alat, itu yang gabungan dengan alkohol dan narkoba, ada juga yang cuma alkohol. (Sifat tesnya) random dan sukarela tentunya," kata Slamet.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com