JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, mengatakan, banyak penyimpangan yang terjadi sejak masa kampanye hingga hari pemungutan suara Pemilu 2024.
Ini disampaikan Anies menanggapi hasil Pemilu 2024 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Rabu (20/3/2024).
“Kami merasakan, sejak masa kampanye sampai pemilihan, terlalu banyak ketidaknormalan, penyimpangan yang kami alami,” kata Anies dalam keterangan video yang diunggah di YouTube Anies Baswedan, Rabu malam.
Namun demikian, Anies bilang, pihaknya tidak ingin gegabah. Dalam prinsip negara demokrasi modern, katanya, ketidaknormalan dan penyimpangan demokrasi bukan disikapi dengan marah-marah atau melakukan agitasi ke publik.
Menyikapi ini, Anies dan calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya, Muhaimin Iskandar, mengumpulkan bukti-bukti untuk dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Anies memastikan pihaknya membawa hasil Pemilu 2024 ke sengketa MK.
“Kami memilih untuk mengumpulkan itu semua secara hati-hati, melakukan validasi, memastikan akurat. Kenapa? Karena kita ingin negeri ini, negara tercinta kita ini, terus maju, makin matang dalam berdemokrasi, makin matang dalam bernegara dan ini kita kerjakan dengan keseriusan,” ujarnya.
Baca juga: Optimistis Menang di MK, Kubu Anies-Muhaimin: Ada 2 Hakim Baru, Darah Segar
Meski begitu, Anies menyadari bahwa upayanya di MK tak akan banyak membuahkan hasil. Ia menyinggung adanya oknum yang terbukti melanggar kode etik di Mahkamah.
Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu juga mengungkit adanya ketua lembaga yang berulang kali melanggar kode etik dan disanksi, tetapi tetap dibiarkan menjalankan perannya dalam penyelenggaraan pemilu.
Akan tetapi, Anies bilang, dirinya akan tetap memilih jalur konstitusi. Sebab, ia tidak ingin penyimpangan terus terjadi.
“Kami tidak ingin penyimpangan itu berlalu tanpa catatan, kami tidak ingin ini menjadi preseden yang buruk bagi generasi-generasi yang akan datang. Biarlah cukup berhenti sampai sini, jangan ada pembiaran,” kata Anies.
“Bila penyimpangan pelanggaran dibiarkan dia menjadi kebiasaan. Bila kebiasaan dibiarkan dia menjadi budaya. Kita tidak ingin budaya demokrasi kita penuh dengan ketidaknormalan,” tutur mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu.
Anies mengaku, pihaknya ingin mengembalikan demokrasi Indonesia yang penuh kewarasan dan mengedepankan adab.
Dalam video yang sama, Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa sepanjang perjalanan Pilpres 2024, pihaknya menemukan banyak ketidaknormalan dan kekurangan. Hal yang tidak wajar itu dibiarkan begitu saja.
“Sudah menjadi rahasia umum berbagai kekurangan ini telah kita temui sejak jauh sebelum pencoblosan. Mulai dari rekayasa regulasi, sampai ke intervensi alat negara,” katanya.
Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengatakan, pada Pilpres 2024 dirinya dan Anies membawa misi perubahan. Mereka berharap dapat menghadirkan keadilan dan kemakmuran, juga menegakan kembali demokrasi.