Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Masih Pertimbangkan Ridwan Kamil Maju Pilgub DKI atau Jabar

Kompas.com - 21/03/2024, 19:19 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, pihaknya masih mempertimbangkan tugas untuk Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Pemilih Partai Golkar Ridwan Kamil atau Emil terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Ia menyatakan, Golkar belum memberi keputusan apakah bakal mencalonkan Emil di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta atau Jawa Barat (Jabar).

“Kami akan melihat Saudara Ridwan Kamil saat ini kami kasih 2 surat tugas, satu di DKI Jakarta dan di Jabar,” ujar Doli dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (21/3/2024).

“Tentu kami akan lihat, mana peluang yang paling menang,” kata dia lagi.

Baca juga: Luhut Singgung Rumah Menteri di IKN Kecil, Ridwan Kamil: Kenyamanannya Sama dengan di Widya Chandra

Ia mengatakan, pemilahan itu harus benar-benar dilakukan sebelum memberikan keputusan.

Sebab, para kader Golkar mendapatkan tugas dari ketua umumnya, Airlangga Hartarto untuk meningkatkan perolehan suara Pilkada 2024 dibandingkan Pilkada 2020.

Pada pilkada sebelumnya, Golkar mengklaim memenangkan 165 daerah dengan presentase suara 61,11 persen.


Apalagi, Golkar memperoleh suara terbesar kedua di DPR RI pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

“Kalau dengan melihat hasil pileg kemarin, ini kami mungkin akan meningkatkan target sampai 70 persen di pilkada yang akan datang,” kata dia.

Emil masih memiliki kesempatan untuk maju dalam Pilgub Jabar 2024. Ia baru menjabat sebagai Gubernur Jabar satu periode pada 2018-2023.

Baca juga: Surya Paloh Pilih Sahroni ketimbang Anies untuk Pilgub DKI 2024

Di sisi lain, Emil mengaku mendapatkan tugas dari Golkar juga untuk maju ke Pilgub DKI Jakarta.

Mandat itu tak hanya diberikan ke Emil, tetapi juga Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com