Surya Paloh: Kami Serahkan ke Kawan-kawan soal Hak Angket, Nasdem Sangat Simpati dan Respek

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh angkat bicara soal  hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Surya Paloh mengatakan bahwa partainya menyerahkan sepenuhnya ke partai politik yang ingin meneruskan hak angket.

“Berulang kali saya katakan di mana saja, persatuan nasional itu di atas kepentingan pemilu ini sendiri, menurut saya. Apalagi hak angket. Jadi kami serahkan pada kawan-kawan yang ingin meneruskan hak angket, tentu Nasdem amat sangat menaruh rasa simpati dan respek,” kata Surya Paloh dalam konferensi pers di Nasdem Tower, Rabu (20/3/2024) petang.

Baca juga: Kubu Anies-Muhaimin Akan Gugat Hasil Pilpres ke MK, Surya Paloh: Kami Hormati untuk Cari Keadilan

Surya Paloh juga mengungkapkan sikap Nasdem soal perkembangan hak angket tersebut.

“Kami akan evaluasi. Kami lihat dulu satu per satu,” tutur dia.

Surya juga mengatakan, Nasdem bukan partai dengan perolehan terbanyak dalam Pemilu 2024. Ia lalu menyebut bahwa PDI-P yang menginisiasi hak angket.

“Rekan-rekan dari PDIP yang pertama sekali mengambil inisiatif untuk menggulirkan hak angket. Nah kita lihat ini sejauh mana progresnya berjalan,” kata Surya Paloh.

“Jadi partai dengan jumlah perolehan suara yang tidak nomor satu dari hasil Pemilu 2024 ini boleh lah ikut lihat-lihat dulu partai yang mendapatkan suara dan kursi paling banyak,” ujar dia.

Baca juga: Sikap Nasdem Terkait Hasil Pemilu, Surya Paloh: Gabung Pemerintahan Baru Bukan Prioritas

Surya Paloh mengatakan, kalaupun Nasdem mendorong hak angket, itu semata-mata karena penghormatan atas hak konstitusional.

Ia juga sempat mempertanyakan efektivita hak angket untuk saat ini.

“Karena apa, demokrasi yang ada pada saat ini tidak lagi mengedepankan azas musyawarah dan mufakat, tapi suara terbanyak. Ketika kita berhadapan pemilihan suara terbanyak, kita harus pikir dulu, kita sudah banyak suara belum,” kata Surya Paloh.

Mencuat wacana menggulirkan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Calon presiden nomor urut 3 pada Pilpres 2024, Ganjar Pranowo mendorong dua partai politik pengusungnya, PDI-P dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menggunakan hak angket karena menurutnya DPR RI tidak boleh diam dengan dugaan kecurangan yang menurutnya sudah telanjang.

Gayung bersambut, capres nomor urut 1 pada Pilpres 2024, Anies Baswedan menyatakan menyatakan partai politik pengusungnya juga siap untuk menggulirkan hak angket. Tiga parpol pengusung Anies-Muhaimin Iskandar adalah Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Namun, wacana tersebut seolah jalan di tempat karena belum ada satu pun anggota dewan bahkan fraksi partai politik yang resmi mengajukan atau menjadi inisiator untuk menggulirkan hak angket di DPR.