Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Bantah Kabar Adanya Upaya Jemput Paksa Komisioner KPU Jayapura

Kompas.com - 20/03/2024, 17:38 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membantah KPU Provinsi Papua melakukan penjemputan paksa Komisioner KPU Jayapura untuk segera melakukan rapat pleno Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Jayapura Selatan dan Abepura.

Dugaan penjemputan paksa itu dilakukan mengingat rekapitulasi suara nasional di KPU RI akan berakhir pada hari Rabu (20/3/2024) ini, sesuai tenggat waktu dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu).

"Kalau informasi dari teman-teman provinsi tidak, tidak dijemput paksa," kata Komisioner KPU RI August Mellaz di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.

Kendati begitu, dia menyampaikan bahwa KPU Provinsi Papua sempat melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke KPU Jayapura.

Baca juga: KPU Tolikara Harus 5 Kali Pindah Lokasi Rekapitulasi Suara karena Diancam Massa

Menurut Mellaz, sidak tersebut dilakukan untuk mencari penyebab karena penghitungan suara berjalan lambat.

"Tetapi mereka (KPU Provinsi Papua) sebelumnya sudah melakukan sidak, kok belum, apa mungkin prosesnya agak lambat. Nah semacam itu," ujar Mellaz.

"Sama kan seperti perintah kami, permintaan kami di Jawa Barat, ke Papua, ke Papua Pegunungan, untuk segera langsung ke Jakarta," katanya lagi.

Lebih lanjut, Mellaz menjelaskan bahwa sidak-sidak tersebut turut diterapkan di provinsi-provinsi lainnya.

"Demikian kami lakukan supervisi, kami langsung turun ke sana untuk periksa, ini sebenarnya bagaimana situasinya. Ya sama dengan KPU RI supervisi ke provinsi," ujarnya.

Baca juga: Hari Terakhir Rekapitulasi Suara Nasional Hanya Satu Panel, Ini Alasan KPU

Sebelumnya dikutip dari Antaranews, Ketua KPU Papua Steve Dumbon mengatakan, pihaknya terpaksa menjemput paksa Komisioner KPU Kota Jayapura dari salah satu hotel yang menjadi tempat pelaksanaan pleno rekapitulasi suara

Penjemputan dilakukan pada Selasa, 19 Maret 2024, dini hari atau sekitar pukul 02.30 WIT.

Setibanya di hotel, KPU Papua langsung memaksa KPU Kota Jayapura segera lakukan pleno panitia pemilihan distrik (PPD) Distrik Jayapura Selatan dan Abepura.

"Rapat pleno PPD kedua distrik itu dilaksanakan hingga pukul 07.30 WIT," kata Ketua KPU Papua Steve Dumbon kepada Antaranews, Selasa.

Diakui, setelah selesai pleno kedua PPD kemudian KPU Kota Jayapura langsung ke tempat pelaksanaan pleno KPU Provinsi Papua yang dilaksanakan di salah satu hotel di kawasan Entrop, Distrik Jayapura Selatan.

Baca juga: Rekapitulasi Hari Terakhir, KPU Garap Provinsi Papua dan Papua Pegunungan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com