Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Tolikara Harus 5 Kali Pindah Lokasi Rekapitulasi Suara karena Diancam Massa

Kompas.com - 20/03/2024, 16:37 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Pegunungan mengungkapkan, KPU Tolikara harus melakukan rekapitulasi hasil Pemilu 2024 di lima tempat berbeda karena diancam massa.

Komisioner KPU Pegunungan Theodorus Kossay menceritakan, awalnya rekapitulasi suara dilakukan di aula salah satu kantor distrik di Tolikara. Tetapi terpaksa dipindah karena ramai diprotes warga yang membuat situasi tak aman.

"Ada masyarakat yang keberatan kemudian situasi tidak aman. Kemudian, antara Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), pihak keamanan, dan KPU bersepakat untuk pindah melakukan rekapitulasi di Jayawijaya, kabupaten ibu kota provinsi Papua Pegunungan," kata Theodorus di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (20/3/2024).

Menurut dia, rekapitulasi itu dilanjutkan di Hotel Grand Santika. Tetapi masyarakat yang memprotes proses rekapitulasi tetap datang.

Baca juga: Ketua KPU Kembali Disanksi Peringatan Keras Terkait Kisruh Pencoretan Irman Gusman dari Calon DPD RI

Rupanya, Theodorus mengatakan, massa tersebut adalah massa yang juga melakukan protes saat rekapitulasi berlangsung di Tolikara.

Rekapitulasi pun akhirnya dipindah kembali karena pihak hotel tidak mengizinkan setelah banyak keluhan dari tamu hotel.

"Masyarakat yang tadinya di Tolikara dengan massanya juga datang dan beberapa hari sudah dilakukan rekap kemudian juga merasa tidak nyaman," ujar Theodorus.

"Masyarakat juga banyak di hotel itu. Lalu, hotelnya juga tidak mengizinkan KPU-nya melakukan rekap di tempat itu juga," katanya lagi.

KPU Tolikara pun memindahkan rekapitulasi ke Gedung Tongkonan yang berada di Jayawijaya, tetapi masalah serupa tetap muncul.

Baca juga: Hari Terakhir Rekapitulasi Suara Nasional Hanya Satu Panel, Ini Alasan KPU

Theodorus mengungkapkan, massa masih mendatangi lokasi tersebut sambil membawa beragam senjata tajam sehingga situasi menjadi tidak aman.

"Kemudian, kapolresnya mengeluarkan surat bahwa masyarakat banyak menggunakan tombak, anak panah, kemudian juga parang, samurai, juga banyak alat tajam," ujarnya.

Proses rekapitulasi akhirnya kembali dipindah. Kali ini, ke Jayapura yang merupakan ibu kota provinsi Papua.

Baca juga: KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Namun, Theodorus mengatakan, massa tetap mendatangi tempat rekapitulasi sehingga mesti dua kali dipindah.

"Di Jayapura, mereka rekap pula di Hotel Horison dan beberapa kali melakukan rekap di tempat itu kemudian (massa) masih juga datang mengganggu sampai yang kelima mereka rekap di salah satu hotel di kota Jayapura, Hotel Fox," kata dia.

Pihak KPU Tolikara pun meminta perlindungan dari kepolisian di tempat tersebut sehingga akhirnya berhasil menyelesaikan rekapitulasi 46 distrik.

Theodorus mengatakan, rekapitulasi di tingkat provinsi pun dilangsungkan di Jayapura dan rampung pada Selasa (19/3/2024) malam kemarin.

Baca juga: Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Papua Pegunungan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com