Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Rencana Paus Fransiskus ke Indonesia, Kemenlu: Kita Sedang Bahas Tanggal Kunjungan

Kompas.com - 20/03/2024, 15:24 WIB
Fika Nurul Ulya,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) membenarkan rencana kunjungan pemimpin umat Katolik dunia sekaligus Kepala Negara Kota Vatikan, Paus Fransiskus ke Indonesia.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Lalu Muhammad Iqbal menyampaikan, rencana kunjungan Paus ke Indonesia sudah berlangsung lama. Namun karena pandemi Covid-19, rencana kunjungan sempat batal.

"Sebetulnya Paus (Fransiskus) mau berkunjung 2020, tapi batal karena pandemi. Sejak itu, rencana kunjungan tersebut tetap on," kata Lalu Muhammad Iqbal kepada wartawan, Rabu (20/3/2024).

Baca juga: Paus Fransiskus Akan ke Timor Leste, Dirjen Imigrasi Minta Umat Katolik NTT Diizinkan Masuk

Iqbal menyampaikan, terkait tanggal kunjungannya, belum bisa dipastikan. Ia berharap, kunjungan tersebut bisa terlaksana secepatnya.

"Sekarang kita sedang bahas tanggal kunjungan yang baru, kita harapkan bisa terlaksana secepatnya. Tapi kita belum menentukan waktu persisnya kunjungan itu," jelas Iqbal.

Sebelumnya diberitakan, Paus Fransiskus sempat berencana melawat ke Asia Tenggara, dan ada keinginan juga untuk berkunjung ke Indonesia pada tahun 2020 lalu.

Presiden Joko Widodo saat itu telah mengirim surat undangan resmi kepada Paus Fransiskus, untuk bisa berkunjung ke Indonesia.

Pelaksana Tugas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri yang saat itu dijabat oleh Teuku Faizasyah menyebutkan, undangan dikirim setelah ada kabar Paus Fransiskus akan berkunjung ke negara di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, pada September 2020.

"Kita mendengar ada rencana Paus melawat ke Asia Tenggara, dan ada keinginan juga untuk berkunjung ke Indonesia," kata Teuku Faizasyah kepada Kompas.com, Jumat (24/1/2020).

Baca juga: Ukraina Tolak Saran Paus Fransiskus, Tegaskan Tak Akan Menyerah kepada Rusia

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com