Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Polhukam: Kita Tak Ingin Ada Perang Terbuka di Laut China Selatan

Kompas.com - 20/03/2024, 05:50 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa Indonesia memiliki kepentingan besar untuk menjaga perdamaian di kawasan Laut China Selatan (LCS).

Meskipun, Indonesia bukan negara claimant atau yang ikut bersengketa wilayah teritorial Laut China Selatan.

“Meskipun bukan negara claimant, Indonesia memiliki kepentingan yang besar untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di Laut China Selatan,” kata Hadi sebagai pembicara kunci dalam webinar yang diselenggarakan Indonesia Strategic and Defence Studies, Selasa (19/3/2024).

Menko Polhukam menyebutkan bahwa Laut China Selatan adalah halaman depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Baca juga: Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

“Tentunya kita tidak ingin melihat adanya konflik atau bahkan terjadinya perang terbuka di kawasan itu,” ucap Hadi.

Instabilitas dan konflik di Laut China Selatan, sebut Hadi, akan berdampak secara global dan menjadi ancaman langsung keamanan nasional dan kepentingan ekonomi Indonesia di kawasan.

Indonesia juga melayangkan protes terhadap klaim peta baru China atau RRC untuk Laut China Selatan.

Pada 2023, China kembali secara unilateral mengeluarkan peta baru. Peta standar China menambahkan satu garis putus-putus menjadi 10-dashed lines yang mengeklaim seluruh wilayah LCS.

Baca juga: Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

“Di beberapa bagian, garis putus-putus tersebut bahkan tumpang-tindih dengan wilayah zona ekonomi ekslusif (ZEE) kita di Laut Natuna Utara,” tutur Hadi.

Peta China baru ini mengundang protes keras dari berbagai negara, termasuk Indonesia.

Indonesia sebagai negara non-claimant secara konsisten menyampaikan keberatan karena peta tersebut tidak berdasarkan pada United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 atau Konvensi PBB tentang Hukum Laut.

“Kita juga mencatat seringnya terjadi insiden di wilayah Laut China Selatan, yang apabila tidak dikelola dengan baik akan dapat memicu konflik terbuka,” kata Hadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com