Menko Polhukam: Kita Tak Ingin Ada Perang Terbuka di Laut China Selatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa Indonesia memiliki kepentingan besar untuk menjaga perdamaian di kawasan Laut China Selatan (LCS).

Meskipun, Indonesia bukan negara claimant atau yang ikut bersengketa wilayah teritorial Laut China Selatan.

“Meskipun bukan negara claimant, Indonesia memiliki kepentingan yang besar untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di Laut China Selatan,” kata Hadi sebagai pembicara kunci dalam webinar yang diselenggarakan Indonesia Strategic and Defence Studies, Selasa (19/3/2024).

Menko Polhukam menyebutkan bahwa Laut China Selatan adalah halaman depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Tentunya kita tidak ingin melihat adanya konflik atau bahkan terjadinya perang terbuka di kawasan itu,” ucap Hadi.

Instabilitas dan konflik di Laut China Selatan, sebut Hadi, akan berdampak secara global dan menjadi ancaman langsung keamanan nasional dan kepentingan ekonomi Indonesia di kawasan.

Indonesia juga melayangkan protes terhadap klaim peta baru China atau RRC untuk Laut China Selatan.

Pada 2023, China kembali secara unilateral mengeluarkan peta baru. Peta standar China menambahkan satu garis putus-putus menjadi 10-dashed lines yang mengeklaim seluruh wilayah LCS.

“Di beberapa bagian, garis putus-putus tersebut bahkan tumpang-tindih dengan wilayah zona ekonomi ekslusif (ZEE) kita di Laut Natuna Utara,” tutur Hadi.

Peta China baru ini mengundang protes keras dari berbagai negara, termasuk Indonesia.

Indonesia sebagai negara non-claimant secara konsisten menyampaikan keberatan karena peta tersebut tidak berdasarkan pada United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 atau Konvensi PBB tentang Hukum Laut.

“Kita juga mencatat seringnya terjadi insiden di wilayah Laut China Selatan, yang apabila tidak dikelola dengan baik akan dapat memicu konflik terbuka,” kata Hadi.