Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ke Golkar yang Minta Jatah Menteri, Demokrat: Enggak Boleh Selebrasi Sebelum Wasit Tiup Peluit

Kompas.com - 18/03/2024, 18:19 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengingatkan Partai Golkar untuk tidak berselebrasi sebelum wasit meniup peluit sebagai pertanda berakhirnya sebuah pertandingan.

Hinca merespons Golkar yang meminta jatah menteri minimal 5 kursi. Adapun KPU belum secara resmi menetapkan hasil Pilpres 2024.

"Demokrat memandang perlu untuk selesaikan dulu pertandingan ini kan seperti layaknya pertandingan kan sebelum wasit meniup peluit, ya enggak boleh selebrasi. Tunggulah dekat, beberapa menit lagi tanggal 20 (Maret) selesai," ujar Hinca saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2024).

Baca juga: Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri, Demokrat: Biarkan Pak Prabowo Ambil Keputusan

Hinca berharap, setelah proses rekapitulasi oleh KPU selesai, partai pendukung bisa mempersiapkan kabinet yang akan datang.

Dia menyebut, presiden dan wapres terpilih pasti akan membicarakan kabinet bersama-sama dengan parpol pendukung.

Hinca mengingatkan bahwa Demokrat sudah punya pengalaman selama 10 tahun membentuk kabinet sendiri.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah menjadi Presiden pada 2004-2014.

"Demokrat berpikiran bahwa Demokrat itu berpengalaman 2 kali membentuk kabinet. Ketika 10 tahun kita berpemerintahan itu juga termasuk mendengarkan kawan-kawan yang dulu kita sebut ada namanya Setgab, Sekretariat Gabungan. Setgab itu untuk menampung kawan-kawan semua berbicara, memikirkan dan bagaimana menjalankan pemerintahan," tutur dia.

"Nah saya berharap juga semangat atau pengalaman kami yang dulu itu dapat dipertimbangkan Presiden Prabowo untuk merangkul ini, kan beliau itu juga adalah merangkul gitu. Di situ bicarakan," ucap Hinca.

Baca juga: Golkar Nilai Tak Perlu Bentuk Tim Transisi Pemerintahan Jokowi ke Prabowo

Sementara itu, Hinca memamerkan bahwa Demokrat memiliki kader yang mumpuni untuk menjadi bagian dari pemerintahan.

Terkait berapa banyak jatah menteri yang diberikan, Hinca menegaskan harus dibahas bersama Prabowo-Gibran.

"Jadi soal jumlahnya, soal banyaknya, soal siapa, tentu harus dibicarakan lah sama-sama. Dan saya yakin sekali Pak Prabowo dan Mas Gibran akan memanggil dan berdialog," ucap dia.

Sebelumnya, dikutip dari Kompas TV, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto menilai bahwa partainya berperan signifikan dalam pemenangan Prabowo-Gibran.

Mereka pun meminta jatah kursi 5 menteri.


Airlangga mengeklaim, 80-90 persen pemilih Partai Golkar ikut memilih Prabowo-Gibran di Pemilu 2024.

"Ini tertinggi sepanjang sejarah. Jadi sejarah yang lalu, presiden dan wapres yang didukung yang bukan dari Golkar hanya didukung 53 persen dari pemilih Partai Golkar," kata Airlangga saat berbicara dalam acara Buka Puasa Bersama dan Silaturahmi Bersama Partai Golkar se-Indonesia di Badung, Bali, Jumat (15/3).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com