Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Hubungan PKB dan Jokowi, Mendes: Kita Koalisi Pak Presiden, Enggak Pernah Ada Masalah

Kompas.com - 18/03/2024, 15:30 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) yang juga politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Halim Iskandar menegaskan bahwa hubungan partainya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ada masalah.

Menurut dia, sampai saat ini, PKB merupakan bagian dari partai politik (parpol) koalisi pendukung pemerintahan Presiden Jokowi.

Hal itu ditegaskan Abdul Halim saat ditanya mengenai hubungan PKB dengan Jokowi.

"Loh kita ini kan koalisinya Pak Presiden. Gimana toh? Enggak pernah ada masalah, wong kita ini koalisinya Pak Presiden Jokowi sejak pemilu dulu sampai sekarang," ujar Abdul Halim di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (18/3/2024).

"Saya jadi menteri karena bagian dari koalisinya Pak Jokowi," katanya lagi menegaskan.

Baca juga: Bertemu Jokowi di Istana, 2 Menteri PKB Mengaku Tak Bahas soal Hak Angket Pemilu

Abdul Halim juga sempat ditanya soal apakah PKB pada pemerintahan yang akan datang akan tetap berada di koalisi pendukung pemerintah.

Dia mengatakan, keputusan tersebut merupakan ranah Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.

Namun, menurut Abdul Halim, PKB belum membahas arah dukungan ke depannya.

"Nah itu urusan ketua umum itu. Bukan kita," ujar Abdul Halim.

"Belum, belum. Belum ada arahan yang jelas dari ketua umum," kata kakak kandung Cak Imin itu melanjutkan.

Baca juga: Bertemu Dua Menteri PKB di Istana, Jokowi Titip Salam buat Cak Imin

Sebagaimana diketahui, dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024, PKB memiliki sikap politik berbeda dengan Presiden Jokowi.

PKB memilih berkoalisi dengan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Sementara itu, Presiden Jokowi secara implisit menunjukkan dukungannya untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pasalnya, Gibran diketahui adalah putra sulung dari Jokowi.

Baca juga: Menaker dan Mendes Laporkan Kenaikan Suara Pileg PKB ke Jokowi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com