Demokrat Mengaku Tak Ikut Campur Dekati Parpol di Luar Koalisi Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOPKK) Partai Demokrat Herman Khaeron mengaku pihaknya tak ikut campur mendekati partai politik (parpol) di luar kubu calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Meskipun, ia mengakui bahwa ada langkah untuk membentuk koalisi besar untuk pemerintahan ke depan.

“Mungkin ada yang lainnya. Kalau saya tidak ada lah ya,” ujar Herman di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Baca juga: Demokrat Sebut Ada Upaya Memperbesar Koalisi Prabowo-Gibran

Ia menyebutkan, saat ini Demokrat tengah fokus untuk membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Sehingga, tak ada arahan untuk melakukan pendekatan ke parpol lain agar bergabung dengan parpol pengusung Prabowo-Gibran.

“Mas AHY fokus dan tanggung jawabnya yang diberikan Pak Jokowi sebagai Menteri ATR/BPN bisa sukses, bisa berhasil,” sebutnya.

“Sehingga menambah kekuatan, kesuksesan keberhasilan pemerintahan Pak Jokowi,” tutur dia.

Ia pun mengaku tidak mengetahui apakah saat ini ada pendekatan dari kubu Prabowo-Gibran ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasdem.

Pasalnya, dua parpol tersebut kerap dianggap berpotensi untuk bergabung ke pemerintahan.

Sebab, selama ini PKB dan Nasdem tak pernah menjadi parpol oposisi.

“Kalau bagi kami, Demokrat, tidak ada misi itu dan tentu hal lain mungkin ada pihak lain (yang lakukan pendekatan),” ucapnya.

Baca juga: Demokrat Siap Pasang Badan untuk Berdebat soal Hak Angket Pemilu

Di sisi lain, Herman menyatakan penting untuk pemerintahan ke depan membentuk koalisi besar. Termasuk parpol yang dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tidak mendukung Prabowo dan Gibran.

Pasalnya, roda pemerintahan yang efektif tentu membutuhkan bantuan dari parpol besar yang berada di DPR RI.

“Supaya berbagai program itu bisa dijalankan dengan baik. Karena bagaimanapun hampir seluruh segmen berbangsa dan bernegara apalagi program pemerintah itu kan sangat bergantung keputusan-keputusan di DPR,” imbuhnya.