Salin Artikel

Demokrat Mengaku Tak Ikut Campur Dekati Parpol di Luar Koalisi Prabowo

Meskipun, ia mengakui bahwa ada langkah untuk membentuk koalisi besar untuk pemerintahan ke depan.

“Mungkin ada yang lainnya. Kalau saya tidak ada lah ya,” ujar Herman di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Ia menyebutkan, saat ini Demokrat tengah fokus untuk membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Sehingga, tak ada arahan untuk melakukan pendekatan ke parpol lain agar bergabung dengan parpol pengusung Prabowo-Gibran.

“Mas AHY fokus dan tanggung jawabnya yang diberikan Pak Jokowi sebagai Menteri ATR/BPN bisa sukses, bisa berhasil,” sebutnya.

“Sehingga menambah kekuatan, kesuksesan keberhasilan pemerintahan Pak Jokowi,” tutur dia.

Ia pun mengaku tidak mengetahui apakah saat ini ada pendekatan dari kubu Prabowo-Gibran ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasdem.

Pasalnya, dua parpol tersebut kerap dianggap berpotensi untuk bergabung ke pemerintahan.

Sebab, selama ini PKB dan Nasdem tak pernah menjadi parpol oposisi.

“Kalau bagi kami, Demokrat, tidak ada misi itu dan tentu hal lain mungkin ada pihak lain (yang lakukan pendekatan),” ucapnya.

Di sisi lain, Herman menyatakan penting untuk pemerintahan ke depan membentuk koalisi besar. Termasuk parpol yang dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tidak mendukung Prabowo dan Gibran.

Pasalnya, roda pemerintahan yang efektif tentu membutuhkan bantuan dari parpol besar yang berada di DPR RI.

“Supaya berbagai program itu bisa dijalankan dengan baik. Karena bagaimanapun hampir seluruh segmen berbangsa dan bernegara apalagi program pemerintah itu kan sangat bergantung keputusan-keputusan di DPR,” imbuhnya.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/14/17332311/demokrat-mengaku-tak-ikut-campur-dekati-parpol-di-luar-koalisi-prabowo

Terkini Lainnya

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke