Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Kemungkinan Bakal Mudahkan Jokowi Gabung demi Balas Budi

Kompas.com - 05/03/2024, 17:02 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar diperkirakan bakal memberi jalan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika memang memutuskan bergabung, sebagai upaya balas budi atas keuntungan elektoral yang mereka dapatkan pada pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Menurut pengamat politik Jannus TH Siahaan, Partai Golkar kemungkinan besar bakal langsung memberikan posisi bergengsi bagi Jokowi jika memang bergabung dengan mereka.

Sebab menurut Jannus, Partai Golkar bakal berupaya membalas budi kepada Jokowi karena merasa mendapatkan dampak positif secara elektoral, dari keputusan mereka mendukung calon presiden-calon wakil presiden (Capres-Cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Gibran merupakan anak sulung Presiden Jokowi yang saat ini masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Baca juga: Jokowi Cuma Senyum Saat Ditanya Lagi soal Gabung Golkar

"Bagi Partai Golkar sendiri, efek ekor jas Jokowi sangat berpengaruh pada peraihan suara Partai Golkar hari ini," kata Jannus dalam pernyataannya yang dikutip pada Selasa (5/3/2024).

Saat ini perolehan suara Golkar pada pemilihan legislatif 2024 sebesar 11,583,123 atau 15 persen. Perolehan suara mereka berada pada posisi kedua di bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

Menurut Jannus, kemungkinan internal Partai Golkar tidak bakal bergejolak jika Jokowi memang memutuskan bergabung. Sebab Golkar diperkirakan juga mendapatkan keuntungan elektoral jika Jokowi bergabung.

"Apalagi jika kemudian Jokowi memang memutuskan akan bergabung dengan Partai Golkar sebagai solidarity maker dan pemersatu, maka Jokowi boleh jadi malah dianggap sebagai hero atau pahlawan," ujar Jannus.

Baca juga: Jokowi Diprediksi Jadi Dewan Pembina Jika Gabung Golkar

Akan tetapi, Jannus menilai untuk saat ini kemungkinan Jokowi menduduki posisi ketua umum Partai Golkar cukup kecil.

Akan tetapi, peluang Jokowi duduk di posisi dewan pembina Golkar sebagai politikus senior dinilai paling memungkinkan dan sepadan.

"Sementara chance Jokowi diterima Partai Golkar sangat bergantung pada posisi Jokowi nantinya. Untuk menjadi Ketum nampaknya cukup berat, karena posisi Jokowi sudah bukan lagi presiden setelah Oktober 2024 nanti," ucap Jannus.

"Tapi sebagai anggota dewan pembina, nampaknya peluang Jokowi sangat besar di satu sisi dan peluang diterima oleh Partai Golkar secara aklamasi juga sangat besar di sisi lain," sambung Jannus.

Baca juga: Pengamat: Golkar Lebih Realistis untuk Jokowi ketimbang Gerindra


Isu soal rencana bergabungnya Presiden Jokowi ke Partai Golkar sebelum atau sesudah periode kedua pemerintahannya berakhir semakin santer.

Sampai saat ini status Presiden Jokowi sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menjadi dipertanyakan, meskipun partai berlambang banteng bermoncong putih itu tidak pernah secara tegas menyatakan status keanggotaan Jokowi.

Di sisi lain, Jokowi membiarkan anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden (Cawapres) mendampingi calon presiden (Capres) nomor 2 Prabowo Subianto.

Halaman:


Terkini Lainnya

Dirut BPJS: Dokter Asing Boleh Layani Pasien BPJS Kesehatan, Asal...

Dirut BPJS: Dokter Asing Boleh Layani Pasien BPJS Kesehatan, Asal...

Nasional
Syukur Aisyah Rumahnya Direnovasi, Tak Lagi Tidur Beralas Tanah dan BAB di Plastik

Syukur Aisyah Rumahnya Direnovasi, Tak Lagi Tidur Beralas Tanah dan BAB di Plastik

Nasional
Ada Dugaan Jampidsus Dikuntit Densus, Menko Polhukam Sebut Hubungan Polri-Kejagung Aman

Ada Dugaan Jampidsus Dikuntit Densus, Menko Polhukam Sebut Hubungan Polri-Kejagung Aman

Nasional
Kementan Danai Acara Partai Nasdem untuk Caleg DPR RI Rp 850 Juta

Kementan Danai Acara Partai Nasdem untuk Caleg DPR RI Rp 850 Juta

Nasional
Jampidsus Dilaporkan Dugaan Korupsi, Ketua KPK: Semua Aduan Ditangani dengan Prosedur Sama

Jampidsus Dilaporkan Dugaan Korupsi, Ketua KPK: Semua Aduan Ditangani dengan Prosedur Sama

Nasional
Kalah di Putusan Sela, KPK Akan Bebaskan Lagi Hakim Agung Gazalba Saleh

Kalah di Putusan Sela, KPK Akan Bebaskan Lagi Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Megawati Kritik Revisi UU MK, PDI-P Pertimbangkan Layangkan Nota Keberatan Saat Paripurna DPR

Megawati Kritik Revisi UU MK, PDI-P Pertimbangkan Layangkan Nota Keberatan Saat Paripurna DPR

Nasional
Ingatkan Kader PDI-P, Megawati: Yang tidak Bekerja untuk Rakyat, 'Out'

Ingatkan Kader PDI-P, Megawati: Yang tidak Bekerja untuk Rakyat, "Out"

Nasional
Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88, Menko Polhukam: Mungkin Berita Itu Simpang Siur

Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88, Menko Polhukam: Mungkin Berita Itu Simpang Siur

Nasional
Khawatir Ancaman, Dua Saksi Kasus SYL Dapat Perlindungan dari LPSK

Khawatir Ancaman, Dua Saksi Kasus SYL Dapat Perlindungan dari LPSK

Nasional
Nadiem Sebut Kenaikan UKT Mencemaskan

Nadiem Sebut Kenaikan UKT Mencemaskan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Menang di Putusan Sela, Nawawi Tunggu Laporan Jaksa KPK

Hakim Agung Gazalba Saleh Menang di Putusan Sela, Nawawi Tunggu Laporan Jaksa KPK

Nasional
Jokowi Sebut Birokrasi Efektif Harus Memudahkan dan Memuaskan Masyarakat

Jokowi Sebut Birokrasi Efektif Harus Memudahkan dan Memuaskan Masyarakat

Nasional
Menpan RB Sebut Gibran Bakal Lanjutkan Program 'INA Digital' Jokowi

Menpan RB Sebut Gibran Bakal Lanjutkan Program "INA Digital" Jokowi

Nasional
Komisi III Akan Panggil Kapolri dan Jaksa Agung untuk Klarifikasi Isu Penguntitan

Komisi III Akan Panggil Kapolri dan Jaksa Agung untuk Klarifikasi Isu Penguntitan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com