Singgung Kecurangan Pemilu, Anggota Fraksi PDI-P: Kita Anggota Legislatif Tidak Ada Taringnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR Fraksi PDI-P Aria Bima melakukan otokritik terhadap DPR karena terkesan membiarkan akan adanya dugaan kecurangan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Untuk itu, ia meminta pimpinan DPR mendukung rencana hak angket yang belakangan disuarakan oleh sejumlah fraksi partai politik di parlemen, termasuk fraksi PD-P.

Hak angket tersebut untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024.

"Kualitas Pemilu ke depan itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi, mengkoreksi aturan kita maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, tidak ada marwahnya dalam pelaksanaan Pemilu kemarin walaupun tanda-tanda (kecurangan) itu sudah kelihatan sejak awal," kata Aria Bima saat menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna ke-13 DPR, Selasa (5/3/2024).

Baca juga: Suarakan Hak Angket Pemilu, Anggota F-PKS: Berbagai Kecurigaan Perlu Direspons DPR

Aria mengungkapkan, rencana hak angket tidak hanya disuarakan oleh politikus-politikus di Senayan.

Namun, suara itu juga disampaikan oleh elemen masyarakat lainnya, yakni dari kalangan rohaniwan hingga budayawan.

Hak angket tersebut, menurutnya juga tidak hanya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres, melainkan juga agar pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada ke depan berjalan tanpa kecurangan.

"Situasi lapangan elektoral pemilu kemarin kalangan rohaniwan, budayawan, cendekiawan menyerukan hal-hal yang perlu kita cermati betul Pemilu, Pilkada maupun Pemilu ke depan," tegasnya.

Baca juga: Singgung Hak Angket Pemilu Saat Rapur, Anggota F-PKB: Naif bila DPR Diam

Wakil Ketua Komisi VI DPR ini menilai, cara untuk mewujudkan Pemilu yang berjalan tanpa kecurangan ke depannya, adalah melalui pengoptimalan fungsi pengawasan DPR.

Dalam hal ini, menurutnya, fungsi pengawasan itu bisa dijalankan DPR melalui hak angket atau pun hak interpelasi.

"Untuk itu pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini, mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi atau interpelasi atau angket, atau apapun," pungkas dia.

Sebelumnya, wacana hak angket bergulir beberapa waktu terakhir. Hak angket ini pertama kali didorong oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Baca juga: Disebut Komitmen Gunakan Hak Angket Kecurangan Pemilu, PPP: Kami Serius Mengawal Demokrasi

Ganjar mendorong partai politik pengusungnya yang berada di parlemen, yakni PDI-P dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Bersamaan dengan itu, partai politik pengusung paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) juga memberikan sinyal mendukung rencana hak angket. Partai politik pengusung AMIN yang berada di parlemen adalah Partai Nasdem, PKB dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Namun hingga kini belum ada kejelasan tentang progres rencana hak angket tersebut di parlemen.