Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rekapitulasi Suara Taipei: Prabowo-Gibran Menang Telak, 71,8 Persen Surat Suara Tak Terpakai

Kompas.com - 04/03/2024, 15:05 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 71,8 persen surat suara untuk pemungutan suara di wilayah kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Taipei tak terpakai.

Hal ini disampaikan oleh Ketua PPLN Taipei, Fadillah Ahdiyat, dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara di kantor KPU RI, Senin (4/3/2024) subuh.

Dari total surat suara yang diterima PPLN Taipei sebanyak 234.989 lembar, hanya ada 66.146 yang dipakai, dan 55 lainnya rusak/dikembalikan karena salah coblos. Sehingga, ada 168.788 surat suara tidak terpakai dari pemungutan suara di Taipei.

PPLN Taipei juga mencatat kesalahan penulisan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dari 230.307 menjadi 229.608.

Baca juga: Beda Suara PSI Menurut Sirekap KPU dengan Formulir Model C di Sejumlah TPS

Mereka juga mendapati ada kesalahan tulis KPPS terkait jumlah surat suara yang digunakan dengan selisih 11 surat suara pilpres dan 32 surat suara pileg.

Pengguna hak pilih pilpres juga tercatat selisih 108 orang, sedangkan pileg selisih 636 orang.

PPLN Taipei menjelaskan, selisih catatan itu dikarenakan adanya 395 pemilih beridentitas via pos hanya mengembalikan surat suara pilpres dan 81 pemilih beridentitas via pos hanya mengembalikan surat suara pileg.

Lalu, ada 805 amplop surat suara pilpres dikembalikan tanpa identitas dan 24 amplop surat suara pileg dikembalikan tanpa identitas.

Baca juga: Soal Suara PSI Melonjak, Jokowi: Tanyakan ke Partai, ke KPU

Selain kejanggalan suara PDI-P dan PSI yang baru ditemukan hari ini, PPLN Taipei juga telah menemukan kesalahan pencatatan perolehan suara caleg Partai Perindo dan Partai Buruh.

Pada Pilpres 2024, pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, menang telak di Taipei

Mereka meraup 51.706 (78,16 persen) suara, sedangkan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD hanya mengantongi 9.510 suara.

Capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ada di posisi buncit dengan perolehan hanya 3.880 suara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com