Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi "Groundbreaking" Gedung BPJS Kesehatan di IKN, Total Investasi Rp 1 Triliun

Kompas.com - 01/03/2024, 09:53 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan kantor BPJS Kesehatan di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur, pada Jumat (1/3/2024).

Pembangunan Kantor BPJS Kesehatan menandakan layanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan hadir di Nusantara.

"Ini akan melengkapi pelayanan kesehatan di Nusantara dan di seluruh Tanah Air," ujar Jokowi dilansir siaran pers Otorita IKN, Jumat.

Baca juga: Momen Jokowi Nikmati Udara Pagi dan Sarapan di IKN Bareng AHY dkk

Sementara itu, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan, kehadiran layanan JKN di Nusantara diharapkan akan menambah fasilitas layanan publik dasar yang dibutuhkan masyarakat sekitar.

Adapun bangunan Kantor Pusat BPJS Kesehatan di IKN direncanakan memiliki luas sebesar 25.964 meter persegi dengan total estimasi investasi mencapai Rp 1 triliun.

Nantinya, bangunan ini akan memiliki berbagai fasilitas seperti ruang kerja pegawai yang berkonsep open space, data center, serta fasilitas penunjang lainnya.

Baca juga: Pembelaan Demokrat soal Perubahan Sikap AHY Terkait IKN Setelah Jadi Menteri

Desain fasad akan dibangun dengan memanfaatkan elemen pasif tropis sehingga dapat memanfaatkan sirkulasi udara alami setiap musim tanpa terpapar tampias air hujan dan panas matahari.

Hal ini membuat setiap ruang memiliki sistem pendinginan dan pencahayaan alami, sehingga mampu mengoptimalkan penggunaan energi.


Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menjelaskan layanan JKN per 1 Februari 2024 sudah dapat dinikmati oleh 267,8 juta peserta.

Menurut Ali, saat ini Indonesia sudah hampir selangkah menuju status Universal Health Coverage (UHC).

”Kami melaporkan sampai dengan saat ini, Indonesia sudah hampir selangkah menuju Universal Health Coverage (UHC) karena sebanyak 95,97 persen masyarakat sudah terlindungi akses layanan kesehatan melalui Program JKN," ungkap Ali.

Baca juga: Jokowi Pastikan 47 Tower Rusun ASN IKN Beres Akhir November

"Pada tahun 2023 lalu, jumlah pemanfaatan layanan peserta JKN di fasilitas kesehatan meningkat menjadi 606,7 juta, atau 1.6 juta pemanfaatan per hari. Hal ini merupakan bukti kehadiran negara dan masyarakat semakin percaya dengan BPJS Kesehatan dan semakin menyadari pentingnya jaminan kesehatan,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan, BPJS Kesehatan menjadi contoh bagi berbagai negara dalam pelaksanaan jaminan kesehatan.

Hal ini menunjukkan Program JKN mampu menunjukkan eksistensinya di kancah internasional dan bersiap menjadi bagian dari visi Indonesia emas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com