Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Isu SBY Akan Jadi Wantimpres, Demokrat: Prabowo yang Bisa Jawab

Kompas.com - 01/03/2024, 06:31 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, hanya capres nomor urut 2, Prabowo Subianto yang bisa menjawab terkait isu Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengisi posisi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di pemerintahan selanjutnya.

Herman menegaskan, penunjukan orang-orang yang akan membantu Prabowo di pemerintahan merupakan hak prerogatifnya sebagai presiden jika resmi terpilih nanti.

Dia meminta agar opini-opini dari publik jangan sampai mengganggu Prabowo dalam memilih tokoh-tokoh di kabinetnya.

Baca juga: Deretan Jenderal Kehormatan Selain Prabowo, dari Luhut hingga SBY

Adapun sempat beredar susunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. SBY dan Joko Widodo (Jokowi) mengisi Wantimpres berdasarkan susunan kabinet itu.

Meski demikian, susunan kabinet itu telah dibantah oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

"Yang bisa menjawab Pak Prabowo lah nanti. Karena kan itu semua menjadi hak prerogatif Pak Prabowo, hak prerogatif-nya Pak Prabowo. Jangan diganggu oleh opini, oleh asumsi," ujar Herman saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/2/2024).

Herman meminta publik untuk menanti seperti apa keputusan Prabowo dalam menempatkan para tokoh bangsa ke depannya.

Namun, dia enggan berandai-andai jika SBY betul-betul ditunjuk menjadi Wantimpres Prabowo.

"Saya katakan jangan berandai-andai hari ini. Jangan mempengaruhi opini, dan pemikirannya Pak Prabowo. Biarkan Pak Prabowo bisa menggunakan hak prerogatifnya untuk memilih siapa yang akan mengawal beliau ke depan," kata dia.

Baca juga: Jubir Sebut Prabowo Tak Cuma Libatkan Jokowi soal Kabinet, tapi Juga SBY

Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional (TKN) Fanta (Pemilih Muda) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Rahayu Saraswati mengatakan, semua bocoran mengenai susunan kabinet menteri Prabowo-Gibran hoaks.

Sara menjelaskan, bocoran-bocoran yang beredar biasanya hanya berdasarkan asumsi.

"Semua bocoran kabinet dari pengalaman kita semua itu biasanya hoaks. Kenapa? Karena ini biasanya asumsi dan prediksi orang," ujar Sara saat dimintai konfirmasi, Selasa (20/2/2024).

Sara mengakui prediksi bisa salah dan bisa benar.


Namun, berdasarkan pengalaman yang ada, prediksi susunan kabinet pemerintahan selalu salah.

Lagipula, kata keponakan Prabowo tersebut, hasil resmi dari KPU terkait Pilpres 2024 masih belum keluar.

"Masih banyak teman-teman kita yang berjuang untuk memastikan suaranya aman untuk pemilihan legislatif. Kita fokus dulu lah langkah demi langkah," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

Nasional
PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

Nasional
Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Nasional
Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Nasional
Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Nasional
Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Nasional
Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Nasional
TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

Nasional
Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Nasional
Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Nasional
Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Nasional
Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Nasional
Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com