Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Komisi IX DPR Dorong Pemerintah Pusat Bantu Sediakan Anggaran untuk Faskes

Kompas.com - 29/02/2024, 18:17 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Siur Syam mendorong pemerintah pusat agar memberikan bantuan dalam penyediaan anggaran untuk fasilitas kesehatan (faskes).

Ia juga mengimbau pemerintah daerah (pemda) untuk mempersiapkan tenaga kesehatan (nakes) yang berkualitas. Diketahui bahwa masalah keterbatasan alat kesehatan (alkes) di berbagai faskes daerah masih menjadi hambatan dalam upaya penyediaan layanan kesehatan nasional. 

"Memang (benar) apa yang disampaikan wali kota (Tanjungpinang) soal masalah alkes. (Namun, kemampuan belin seluruh daerah ini memang kurang. Maka (dari itu), pemda perlu minta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memperbaiki (hal itu)," ujar Siur seperti yang dikutip dari laman Dpr.go.id, Senin (26/2/2024).

Baca juga: Lanjutkan Kunker, Jokowi Bertolak ke Bolaang Mongondow Sulawesi Utara

Pernyataan tersebut disampaikan Siur setelah melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi IX di Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (28/2/2024).

Menurutnya, sudah menjadi tugas DPR untuk mendorong dan meneruskan aspirasi dari daerah ini kepada kementerian terkait.

Namun, politisi dari fraksi Partai Gerindra itu juga mengimbau pemda untuk meningkatkan pengadaan sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengoperasikan berbagai alat kesehatan (alkse), selain hanya bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat.

Dalam kesempatan tersebut, Siur juga memberikan komentar mengenai target penurunan angka stunting nasional yang ditetapkan sebesar 14 persen pada 2024.

Baca juga: Kejar Target Penurunan Stunting, BKKBN: Nikahlah pada Usia yang Tepat

Menurutnya, target tersebut dapat tercapai jika semua pihak terlibat. Terlebih lagi, beberapa daerah, termasuk Tanjungpinang yang dikunjunginya telah menunjukkan penurunan angka stunting sebesar 15 persen pada tahun sebelumnya.

"Menurut saya (target  tersebut) realistis dengan semua pihak dapat terlibat menurunkan angka stunting ini. Seperti halnya kepala desa (kades) terlibat juga. Selain nakes dan dinas terkait, (semua pihak) saling bisa berkolaborasi," imbuh Suir.

Ia melanjutkan bahwa keberhasilan dalam mengurangi angka stunting juga sangat ditentukan oleh perawatan pada bayi dalam kandungan.

Baca juga: Pentingnya Cek Kandungan Nutrisi dalam Susu Anak

"Karena menurut saya, manusia sangat tergantung pada 1.000 hari pertama kehidupannya (HPK). Ini sangat menentukan potensi hidup manusia, (terutama) dalam dua tahun pertama di mana pertumbuhan sel otak utama terjadi," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com