Salin Artikel

Komisi IX DPR Dorong Pemerintah Pusat Bantu Sediakan Anggaran untuk Faskes

KOMPAS.com - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Siur Syam mendorong pemerintah pusat agar memberikan bantuan dalam penyediaan anggaran untuk fasilitas kesehatan (faskes).

Ia juga mengimbau pemerintah daerah (pemda) untuk mempersiapkan tenaga kesehatan (nakes) yang berkualitas. Diketahui bahwa masalah keterbatasan alat kesehatan (alkes) di berbagai faskes daerah masih menjadi hambatan dalam upaya penyediaan layanan kesehatan nasional. 

"Memang (benar) apa yang disampaikan wali kota (Tanjungpinang) soal masalah alkes. (Namun, kemampuan belin seluruh daerah ini memang kurang. Maka (dari itu), pemda perlu minta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memperbaiki (hal itu)," ujar Siur seperti yang dikutip dari laman Dpr.go.id, Senin (26/2/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Siur setelah melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi IX di Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (28/2/2024).

Menurutnya, sudah menjadi tugas DPR untuk mendorong dan meneruskan aspirasi dari daerah ini kepada kementerian terkait.

Namun, politisi dari fraksi Partai Gerindra itu juga mengimbau pemda untuk meningkatkan pengadaan sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengoperasikan berbagai alat kesehatan (alkse), selain hanya bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat.

Dalam kesempatan tersebut, Siur juga memberikan komentar mengenai target penurunan angka stunting nasional yang ditetapkan sebesar 14 persen pada 2024.

Menurutnya, target tersebut dapat tercapai jika semua pihak terlibat. Terlebih lagi, beberapa daerah, termasuk Tanjungpinang yang dikunjunginya telah menunjukkan penurunan angka stunting sebesar 15 persen pada tahun sebelumnya.

"Menurut saya (target  tersebut) realistis dengan semua pihak dapat terlibat menurunkan angka stunting ini. Seperti halnya kepala desa (kades) terlibat juga. Selain nakes dan dinas terkait, (semua pihak) saling bisa berkolaborasi," imbuh Suir.

Ia melanjutkan bahwa keberhasilan dalam mengurangi angka stunting juga sangat ditentukan oleh perawatan pada bayi dalam kandungan.

"Karena menurut saya, manusia sangat tergantung pada 1.000 hari pertama kehidupannya (HPK). Ini sangat menentukan potensi hidup manusia, (terutama) dalam dua tahun pertama di mana pertumbuhan sel otak utama terjadi," jelasnya.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/29/18171151/komisi-ix-dpr-dorong-pemerintah-pusat-bantu-sediakan-anggaran-untuk-faskes

Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke