Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Harga Beras Mahal, Jokowi: Cek di Pasar, Sudah Turun

Kompas.com - 28/02/2024, 21:35 WIB
Fika Nurul Ulya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo membantah harga beras masih naik. Hal ini dikatakan Jokowi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).

Kepala Negara mengaku selalu mengecek harga beras setiap hari di pasar-pasar tersebut. Dari hasil pengecekan, harga beras perlahan tidak lagi mengalami kenaikan.

"Cek di Pasar Johar naik atau tidak, turun atau tidak, cek, sudah turun. Karena harian itu saya cek. Dan saya itu selalu mendapatkan angka-angka," kata Jokowi, Rabu.

Baca juga: Harga Beras Sudah Mulai Turun, tapi Masih Mahal

Jokowi menyampaikan, harga beras bisa dicek di Pasar Induk Cipinang atau Pasar Johar yang merupakan pasar beras.

"Coba dicek, jangan menginformasikan seperti itu. Coba dicek di Pasar Induk Cipinang, cek. Coba di cek lagi ke Pasar Johar, ini yang pasar-pasar beras itu harus dicek. Coba kalian datang ke Pasar Cipinang cek, harganya turun atau naik," ucap Jokowi.

Sebelumnya diberitakan, masyarakat mengeluh harga beras mahal dan langka. Presiden Jokowi lalu melakukan inspeksi dengan mengunjungi Pasar Induk Cipinang pada Kamis (15/2/2024).

Saat itu ia memastikan, harga beras turun dalam dua minggu ke depan. Sebab, suplai beras sedikit demi sedikit kembali aman di pasar.

Baca juga: Gara-gara Mahal, Warteg Ini Pakai Beras Bulog tapi Diprotes Pembeli

Permasalahan suplai yang menjadi salah satu penyebab kelangkaan beras ini sudah diselesaikan lewat pengiriman beras dari Perum Bulog ke daerah maupun ke Pasar Induk Cipinang.

"Nanti dilihat, saya kira akan dalam seminggu dua minggu ini, saya rasa akan sedikit turun (harganya). Sambil nunggu panen kalau panen rayanya datang, pasti sudah (menurun harganya)," kata Jokowi usai meninjau stok beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (15/2/2024).

Jokowi pun sempat mengungkapkan penyebab kelangkaan dan kenaikan harga beras. Selain masalah suplai, kelangkaan disebabkan macetnya distribusi dari beberapa sentra produksi ke pasaran.


Salah satu masalah yang menghambat distribusi adalah bencana banjir di sejumlah kabupaten/kota, termasuk di daerah Demak dan Grobogan, Jawa Tengah.

"Distribusinya juga terganggu di urusan banjir di Demak, di Grobogan, itu mempengaruhi," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com