Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Probabilitas Resesi Indonesia Masih 1,5 Persen, Harus Kita Jaga

Kompas.com - 28/02/2024, 15:40 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, kemungkinan Indonesia mengalami resesi ekonomi masih terbilang kecil.

Sementara itu, persentase risiko resesi sejumlah negara lain, menurut Presiden, jauh lebih besar dari Indonesia.

"Probabilitas resesi sudah melanda negara-negara besar. Sebagai contoh Jerman sudah di angka 72 persen. Kemungkinan bisa masuk ke resesi. Uni Eropa, Uni Eropa juga sudah di angka 60 persen, Amerika di angka 40 persen," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada Rapim TNI-Polri 2024 di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).

Baca juga: Jepang dan Inggris Resesi, Eksportir Sebut Belum Ada Tren Permintaan yang Menurun

"Dan kita patut kita syukuri, probabilitas Indonesia masih di angka 1,5 persen. Ini yang harus kita jaga," tegasnya.

Sementara itu, lanjut Jokowi, negara besar seperti Inggris dan Jepang saat ini sudah memasuki kondisi resesi.

Di sisi lain, sejumlah negara masih mengalami konflik militer. Misalnya antara Ukrania dan Rusia, konflik bersenjata di Gaza dan konflik di Yaman yang menyebabkan penggunaan fiskal untuk perang meningkat sangat tajam.


Akibatnya banyak negara yang melakukan embargo dan menerapkan kebijakan proteksionisme pangan.

"Saat ini, ungkap Jokowi, ada 1.348 kebijakan proteksionis yang dilakukan negara negara utamanya memang urusan pangan. Ini naik 3 kali lipat, artinya naik 300 persen dibanding tahun 2014. Dan ini akan terus meningkat," jelasnya.

"Dan patut kita syukuri alhamdulillah di tengah krisis dunia yang bertubi-tubi ketidakpastian ekonomi yang sulit dikalkulasi, perekonomian kita cukup kokoh dan kalau di G20 masuk 3 besar ekonomi yang kondisi growth dan pertumbuhan ekonominya baik," lanjut Jokowi.

Baca juga: Aktivis, Budayawan, Hingga Ekonom Ingatkan Indonesia Terancam Resesi Demokrasi

Pada 2023, ekonomi Indonesia tumbuh 5,05 persen. Kemudian inflasi terkendali di angka 2,57 persen.

Kemiskinan turun di angka 9,36 persen lalu pengangguran turun di angka 5,32 persen.

"Dan gini rasio ketimpangan juga turun di angka 0,388 persen. Meskipun kalau melihat angka-angka baik saya terus menyampaikan tetap kita harus hati-hati, kita harus tetap waspada, karena ke depan kompetisi global itu semakin kompleks, semakin tidak jelas arahnya ke mana," tambah Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com