Pengadilan Batalkan Status Tersangka Helmut, KPK: Substansi Materi Tidak Gugur

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan substansi perkara dugaan korupsi Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy, Helmut Hermawan tidak gugur meskipun status tersangkanya dicabut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Eddy merupakan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) sementara Helmut merupakan bos perusahaan tambang nikel sebagai Direktur PT Citra Lampia Mandiri (CLM).

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka penerima dan pemberi suap. Namun, mereka menggugat KPK melalui praperadilan di PN Jaksel dan permohonannya dikabulkan.

“Substansi materi perkara tentu tidak gugur,” kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (27/2/2024).

Baca juga: Status Tersangka Eddy Hiariej Gugur, KPK Diminta Hentikan Penyidikan Kasus Dugaan Suap dan Gratifikasi

Adapun praperadilan hanya menggugat aspek formil dalam penetapan tersangka. Sementara, aspek materiil dugaan korupsi itu baru dibahas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Ali mengatakan KPK menghargai putusan hakim tunggal PN Jaksel tersebut meski pihaknya sangat yakun penyidikan perkara tersebut sudah sesuai dengan aturan hukum acara yang khusus berlaku bagi KPK.

“Sehingga nanti kami analisis lebih lanjut untuk mengambil langkah hukum berikutnya,” tutur Ali.

Diketahui, Hakim Tunggal PN Jaksel Tumpanuli Marbun mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Helmut Hermawan dalam sidang hari ini, Selasa.

Baca juga: Status Tersangka Eddy Hiariej Gugur, KPK Diminta Hentikan Penyidikan Kasus Dugaan Suap dan Gratifikasi

Sebelumnya, Hakim PN Jaksel Estiono juga mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan Eddy pada Selasa (30/1/2024).

Dengan demikian, status tersangka pemberi dan penerima suap yang disematkan KPK itu gugur.

Eddy Hiariej ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima uang Rp 8 miliar dari Helmut.

Eddy disebut membantu Helmut ketika hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT CLM terblokir dalam sistem administrasi badan hukum (SABH).

Pemblokiran itu dilakukan setelah adanya sengketa di internal PT CLM. Kemudian, berkat bantuan dan atas kewenangan Eddy selaku Wamenkumham, pemblokiran itu pun dibuka.

Selain eks Wamenkumham dan Helmut Hermawan, Asisten Pribadi (Aspri) Eddy Hiariej, Yogi Arie Rukmana dan seorang pengacara Yosi Andika Mulyadi juga menjadi tersangka.