Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Salurkan Santunan bagi 44 Petugas Pemilu yang Wafat dan Kecelakaan, Totalnya Rp 2,6 Miliar

Kompas.com - 27/02/2024, 14:58 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan menyalurkan santunan senilai total Rp 2,6 miliar kepada 44 petugas ad hoc Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang wafat dan mengalami kecelakaan kerja.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menuturkan, 44 orang itu terdiri dari 35 orang petugas yang meninggal dunia dan sembilan orang yang mengalami kecelakaan kerja.

"Kami laporkan saat ini kami sudah membayarkan santunan sebanyak Rp 2,6 miliar untuk 44 penerima manfaat santunan yang kita berikan," kata Anggoro dalam konferensi pers di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Baca juga: Kemenkes: 14.364 Petugas Pemilu Sakit, Paling Banyak karena Gangguan Pencernaan

Anggoro menjelaskan, santunan itu diberikan kepada ahli waris dari petugas badan adhoc yang sudah terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan.

Ia menuturkan, dari sekitar 7 juta petugas adhoc yang tercatat se-Indonesia, hanya ada 1.061.428 orang yang merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Oleh sebab itu, BPJS Ketenagakerjaan hanya menyantuni 35 orang petugas adhoc yang meninggal dunia meski Kementerian Kesehatan mencatat ada 114 orang yang wafat.

"Jadi kalau tadi ada 114 yang meninggal dan hari ini kita memberikan santunan 35, kemungkinan selebihnya adalah belum jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," kata Anggoro.

Ia menyebutkan, sejak awal pihaknya sudah mendorong agar petugas ad hoc maupun pemerintah daerah mendaftarkan para petugas sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan guna mengantisipasi risiko yang ada.


Baca juga: Pemprov Jatim Beri Santunan Rp 10 Juta untuk Petugas Pemilu 2024 yang Meninggal Dunia

Adapun santunan yang diberikan berjumlah Rp 42 juta bagi yang meninggal dunia ditambah beasiswa sejak pendidikan dini hingga tingig kepada dua orang anak sebesar maksimal Rp 174 juta.

"Ini hanya bagian dari bagaimana kita memastikan bahwa anak-anak tetap bisa dapat sekolah dan para ahli waris tetap dapat melanjutkan kehidupan dengan santunan yang diberikan," kata Anggoro.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Nasional
Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Nasional
Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

Nasional
Anies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Anies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Nasional
PKS Siapkan 3 Kadernya Maju Pilkada DKI, Bagaimana dengan Anies?

PKS Siapkan 3 Kadernya Maju Pilkada DKI, Bagaimana dengan Anies?

Nasional
Anies Mengaku Ingin Rehat Setelah Rangkaian Pilpres Selesai

Anies Mengaku Ingin Rehat Setelah Rangkaian Pilpres Selesai

Nasional
Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran ibarat Pisau Bermata Dua

Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran ibarat Pisau Bermata Dua

Nasional
Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Nasional
Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P dalam Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P dalam Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com