Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temuan Komnas HAM atas Wafatnya Petugas Pemilu, Bergadang 2 Hari Non-setop

Kompas.com - 22/02/2024, 09:03 WIB
Singgih Wiryono,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan beban kerja yang diduga menjadi penyebab kematian 71 petugas pemilihan umum dan 3.909 petugas mengalami sakit.

Komisioner Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, beban kerja KPPS termasuk jam kerja yang tidak manusiawi menjadi bagian dari temuan tersebut.

"Sebagian besar KPPS bergadang dua malam dan dua hari, sejak sebelum hari H (pencoblosan) untuk mendirikan TPS, hingga dini hari setelah hari H (pencloblosan untuk penghitungan suara)," katanya dalam konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2024).

Baca juga: Kurangi Beban Petugas Pemilu pada 2029, Jangan Ada Lagi Korban

Pramono mengatakan, kebijakan penyalinan form C-Hasil secara elektronik tidak berhasil menurunkan durasi waktu kerja KPPS.

Selain itu, Komnas HAM juga menemukan fakta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tidak memasukkan materi Bantuan Hidup Dasar sebagai bagian dari materi bimbingan teknis (bimtek) KPPS.

"Sehingga KPPS tidak dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi situasi darurat di TPS," kata Pramono.

Materi bimtek yang diberikan KPU hanya berfokus pada proses pemungutan dan penghitungan suara.

Padahal, kata Pramono, materi bantuan hidup dasar telah direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan sebagai bagian dari bimtek KPPS.


Baca juga: Gugurnya Puluhan Petugas Pemilu, Kerja Berat Para Pejuang Demokrasi

"Tetapi, hampir tidak ada jajaran KPU di daerah yang mengetahui surat (rekomendasi) tersebut," ucap Pramono.

Temuan terakhir, Komnas HAM menilai banyak lingkungan TPS yang tidak sehat seperti makanan ringan berupa gorengan.

"Minuman kopi yang berlebihan, juga asap rokok," tandasnya.

Pemerintah menyebutkan, sebanyak 84 petugas pemilu meninggal dunia selama masa pencoblosan. 

Dari jumlah itu, sebanyak 71 merupakan petugas pemilu di bawah KPU, sisanya atau 13 orang adalah petugas pengawas di bawah Bawaslu. 

Baca juga: Gugurnya Puluhan Petugas Pemilu, Kerja Berat Para Pejuang Demokrasi

Kepala Staf Presiden Jenderal (Purn) Moeldoko mengatakan, pemerintah berduka atas meninggalnya puluhan petugas dan pengawas Pemilu 2024.

"Kami atas nama pemerintah ingin sampaikan ucapan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada para pejuang demokrasi. Semoga arwah almarhum/almarhumah diterima di sisi Allah SWT," ujar Moeldoko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Dianggap Prabowo Sahabat

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Dianggap Prabowo Sahabat

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com