Nasdem-PKB-PPP Diprediksi Gabung Kubu Prabowo karena Tak Punya DNA Oposisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga partai politik (parpol) diprediksi merapat ke koalisi pemenang Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, yakni kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ketiga partai tersebut, yakni, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“PKB, Nasdem, dan PPP lebih memiliki kecenderungan untuk melihat peluang berkoalisi atau bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran,” kata Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro kepada Kompas.com, Selasa (27/2/2024).

Bawono menilai, upaya pendekatan Nasdem ke kubu Prabowo-Gibran tampak dari pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Diyakini, pertemuan tersebut turut membahas peluang Nasdem bergabung ke gerbong Prabowo-Gibran.

Baca juga: Nasdem Singgung Menteri yang Baru Dilantik, Dulu Sering Kritik Pemerintahan Jokowi

Potensi Nasdem bergabung ke pemerintahan mendatang semakin kuat mengingat partai pengusung capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar itu tak punya sejarah sebagai oposisi. Nasdem berada di kubu pemerintahan Jokowi selama 2014-2024.

Begitupun dengan PKB, kata Bawono, partai yang dimotori Muhaimin Iskandar tersebut juga tak memiliki gen oposisi. Sejak Pemilu 2004, PKB selalu berada di pihak pemenang pilpres.

Sejalan dengan itu, PPP yang merupakan salah satu partai politik pengusung pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dinilai bakal memanfaatkan peluang untuk bergabung ke penguasa.

“Ketiga partai ini tidak memiliki DNA yang kuat sebagai oposisi,” ujar Bawono.

Dari sejumlah partai pengusung Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud, hanya PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berpotensi menjadi oposisi pemerintah. Sebab, kedua partai pernah berada di posisi tersebut.

Selama 10 tahun, PDI-P menjadi oposisi pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY (2004-2014). Sedangkan PKS menjadi oposisi pada pemerintahan Presiden Jokowi (2014-2024).

“Jadi memang kedua partai ini besar kemungkinan akan mengambil posisi di luar pemerintahan Prabowo-Gibran selama lima tahun ke depan,” tutur Bawono.

Sebagaimana diketahui, pasangan Prabowo-Gibran unggul dalam Pilpres 2024 menurut hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga dan real count Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hasil hitung cepat Litbang Kompas terakhir misalnya, memperlihatkan perolehan suara Prabowo-Gibran mencapai 58,47 persen.

Baca juga: Survei LSI: 47 Persen Pemilih PKB dan 53 Persen Pemilih Nasdem Coblos Prabowo-Gibran

Pasangan capres-cawapres nomor urut 2 itu didukung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

Sementara, capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendulang 25,23 persen suara. Pasangan ini didukung oleh Partai Nasdem, PKB, PKS, dan Partai Ummat.

Selanjutnya, masih menurut quick count, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, mendapat 16,30 persen suara. Capres-cawapres ini didukung oleh PDI Perjuangan, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo.

Akan tetapi, quick count bukanlah hasil resmi pemilu. Menurut Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari, penetapan hasil rekapitulasi suara dilakukan paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara Pemilu 2024.

Oleh karena pemungutan suara digelar secara serentak pada 14 Februari 2024, penetapan rekapitulasi suara nasional dilakukan paling lambat pada 20 Maret 2024.