Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Merujuk Survei LSI, TPN Ganjar-Mahfud Makin Yakin Bansos Dijadikan Alat Politik

Kompas.com - 26/02/2024, 13:45 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Chico Hakim mengatakan, membaca hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) semakin membuktikan bahwa bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah memang sarat politisasi.

Adapun hasil survei tersebut menunjukkan bahwa penerima bansos pemerintah cenderung memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Betul (bansos untuk menangkan Prabowo-Gibran). Ini juga mengapa hak angket akan kita gulirkan di DPR," kata Chico kepada Kompas.com, Senin (26/2/2024).

Baca juga: Survei LSI: Penerima Bansos Cenderung Lebih Banyak Dukung Prabowo-Gibran

Oleh karena itu, Chico menegaskan bahwa pihaknya menempuh jalur politik melalui hak angket DPR guna membuktikan keterlibatan pemerintah berpihak pada paslon nomor urut 2 lewat pemberian bansos.

Menurut dia, kecurigaan politisasi bansos sudah dituangkan TPN Ganjar-Mahfud melalui poin-poin alasan mengapa harus menempuh hak angket di DPR.

"Adanya malapraktik realisasi anggaran bansos, BLT ditarik di awal tahun, di luar kewajaran karena untuk tujuan mendapat penguatan dukungan politik kepada Presiden," ucap politikus PDI-P ini.

Poin berikutnya, Chico menduga, ada keterlibatan presiden dan kelompoknya dalam berbagai gerakan pemenangan Prabowo-Gibran.

Pertama, dia menduga presiden sudah mengondisikan lolosnya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden lewat putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Padahal, hal itu melanggar Konstitusi.

"Kedua, dan kampanye terselubung presiden, dalam masa kampanye yang ditunjukkan adanya pertemuan dengan pimpinan partai pengusung 02 yang diekspose dihadapan publik untuk 'menjual pengaruh' sebagai bentuk diskriminasi kepada pasangan capres yang lain," kata dia.

Baca juga: Sri Mulyani Laporkan Penyesuaian APBN ke Jokowi, Salah Satunya untuk Bansos

Sebelumnya diberitakan, LSI merilis hasil survei teranyar soal korelasi antara penerima bansos pemerintah dengan dukungan terhadap kandidat di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Survei pascapemilu (post-election survey) ini dilakukan LSI pada 19-21 Februari 2024.

Hasilnya, sebanyak 24,8 persen responden mengaku menerima bansos dari pemerintah. Dari jumlah itu, 69,3 persen mengaku mencoblos Prabowo-Gibran.

"Di kalangan penerima bansos, dukungannya paling banyak kecenderungannya ada pada pasangan 02," kata Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, dalam rilis temuan LSI pada Minggu (25/2/2024), secara daring.


Sementara itu, ada 54 persen responden yang mengaku tidak menerima bansos yang mendukung Prabowo-Gibran.

"Tingkat dukungan masyarakat yang mengaku tidak menerima bansos terhadap 02 itu lebih rendah dibanding dengan (dukungan) masyarakat yang menerima bansos kepada 02," ujar Djayadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com