Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Bagi-bagi Bansos Beras

Kompas.com - 19/02/2024, 14:10 WIB
Fika Nurul Ulya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo membagikan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram (kg) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Gedung Kawasan Pertanian Terpadu, Tangerang Selatan, Senin (19/2/2024).

Ia menuturkan, pembagian beras ini dilakukan pemerintah lantaran harga beras yang merangkak naik di berbagai negara.

"Jadi kenapa pemerintah memberikan beras sebulan kilo? Karena kita tahu harga beras di seluruh negara sekarang naik. Tidak hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh negara," kata Jokowi di Tangerang Selatan, Senin.

Baca juga: Mendag Zulhas Tinjau Pasar Rawasari, Pedagang Curhat Harga Beras Mahal

Kepala Negara mengungkapkan, kenaikan harga beras terjadi karena beberapa hal. Perubahan iklim, kata Jokowi, menjadi salah satu penyebabnya.

Perubahan iklim dan perubahan cuaca ini membuat petani gagal panen. Akibatnya, suplai beras ke pasar pun berkurang.

"Kenapa naik? Karena ada yang namanya perubahan iklim, ada yang namanya perubahan cuaca sehingga gagal panen. Produksi berkurang sehingga harganya jadi naik," ujar Jokowi.

Oleh karena itu, Mantan Wali Kota Solo ini menyebut, pembagian beras pemerintah ini bertujuan meringankan warga penerima manfaat.

"Dan pemerintah kita membantu bantuan beras ini agar meringankan ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya karena harganya naik tadi," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, mantan Gubernur DKI Jakarta ini berjanji akan melanjutkan bansos beras bila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencukupi.


Berdasarkan keputusan sejauh ini, bansos beras akan dibagikan hingga Juni 2024. Ia lantas bertanya kepada warga siapa yang tidak setuju pembagian bansos beras terus diadakan hingga pertengahan tahun 2024.

"Januari dapat, Februari dapat, Maret dapat, April dapat lagi, Mei dapat lagi, Juni dapat lagi. Yang enggak setuju angkat tangan. Saya beri sepeda," kata Jokowi.

"Nanti setelah Juni kita liat APBN-nya mencukupi atau tidak. kalau mencukupi kita lanjutkan. Sudah terima semuanya?" ucap Jokowi.

"Sudah," jawab para warga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Nasional
Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com