Jelang Ramadhan dan Idul Fitri, Jokowi Minta Stabilitas Harga Pangan Dijaga

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta agar ketersediaan dan stabilitas harga pangan dijaga jelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1445 Hijriyah/2024.

Hal itu disampaikan Presiden kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju saat memimpin sidang kabinet paripurna yang membahas persiapan Ramadhan dan Idul Fitri 1445 Hijriah di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024).

"Bulan Maret kita akan memasuki bulan Ramadhan dan di bulan April kita akan merayakan Idul Fitri 1445 Hijriyah. Saya minta seluruh kementerian dan lembaga terkait agar waspada dan memastikan masyarakat dapat beribadah dengan tenang dan khusyuk," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi Sebut RAPBN 2025 Harus Akomodasi Program Presiden Terpilih

"Oleh sebab itu saya minta utamanya menjaga persediaan pangan dan menjaga stabilitas harga pangan terutama bahan pokok. Dan juga percepatan pembagian seluruh paket perlindungan sosial dan jaminan sosial," tegasnya.

Kemudian, Presiden pun meminta kementerian terkait mengecek persiapan infrastruktur dan moda transportasi yang akan digunakan untuk arus mudik masyarakat.

"Saya kira ini tiap tahun kita selalu persiapan karena ini event tahunan," tutur Jokowi.

Dalam sidang kabinet tersebut juga dibahas rencana kerja pemerintah dan kerangka ekonomi makro untuk 2025.

Terkait hal itu, Kepala Negara mengatakan, rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025 harus dipersiapkan dengan mempertimbangkan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: Sejarah Penggunaan Hak Angket DPR, dari Era Soekarno sampai Jokowi

Pasalnya yang akan menjalankan APBN 2025 adalan presiden terpilih berdasarkan pemilu tahun ini.

"Terkait rencana kerja pemerintah (RKP) dan kebijakan fiskal tahun 2025. RKP dan kebijakan fiskal adalah jembatan untuk menjaga keseimbangan pembagunan dan mengakomodasi program-program Presiden terpilih hasil Pilpres 2024," ujar Jokowi.

"Tapi ini juga kita sambil tunggu hasil perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Maka RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil pilpres karena yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih," jelasnya.

Kepala Negara juga menyinggung soal kerangka ekonomi makro 2025 yang masih dihadapkan pada kondisi ketidakpastian ekonomi global.

Menurut Presiden Jokowi, sejumlah negara seperti Jepang dan Inggris sudah masuk ke dalam status resesi.

Baca juga: Kemenag Akan Gelar Pemantauan Hilal Awal Ramadhan 2024 di 134 Titik, Ini Lokasinya

Sehingga ia mengingatkan pemerintah mendatang melakukan antisipasi dalam menyusun target pertumbuhan ekonomi nasional.

"Juga harus mencerminkan kehati-hatian tapi optimisme dan kredibilitas harus ttp kita jaga. Lakukan penajaman fokus pemerintah pusat dan daerah dengan menyiapkan plan (rencana) jika ada gejolak dan krisis," tegas Jokowi.

"Untuk fiskal 2025 transformasi ekonomi harus (sesuai) yang telah kita jalani selama 10 tahun terakhir. Sehingga kebijakan fiskal harus mendukung transformasi ekonomi," tambah Kepala Negara.