Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Pentaru 2024/2025 Dibuka, Beasiswa Pendidikan Gratis Diberikan bagi Peserta Didik Anak Pelaku Utama KP

Kompas.com - 26/02/2024, 10:36 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) kembali membuka penerimaan peserta didik baru (pentaru) di satuan pendidikan tinggi lingkup Kementerian KP tahun akademik (TA) 2024/2025. 

Pentaru diluncurkan Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) Sakti Wahyu Trenggono bersamaan dengan peluncuran Kartu Taruna pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) Tahun 2024 di Surabaya, Jawa Timur. 

Sejak 2023, Kementerian KP memberikan kuota 100 persen peserta didik bagi anak pelaku utama kelautan dan perikanan, yaitu anak nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pemasar ikan, serta petambak garam, dengan biaya pendidikan gratis.

"Saya senang, semenjak 2023, penerimaan taruna-taruni difokuskan kepada 100 persen anak-anak nelayan dan pembudidaya. Saya berharap ini menjadi sebuah kebijakan yang terus dilakukan,” ujarnya pada pembukaan Rakernis tersebut.

Trenggono mengatakan, upaya tersebut merupakan cara pemerintah mengubah kultur sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Baca juga: Berkat Pemanfaatan Aset SFV UPT, Kementerian KP Raih PNBP Rp 32,05 Miliar

“Beginilah cara kita mengubah masyarakat pesisir dan nelayan kita. Setelah kita didik dalam kurun waktu yang akan datang mereka menjadi lebih sejahtera," katanya dalam siaran pers, Senin (26/2/2024). 

Trenggono juga berharap, dengan adanya program merdeka belajar dapat membuat taruna-taruni terjun ke pelaku-pelaku industri KP di dalam negeri. 

“Ini tidak lain untuk memberikan bekal pengalaman kepada seluruh taruna yang kami didik agar mereka betul-betul siap menjadi manusia-manusia unggul dan dapat bersaing di tingkat global," jelasnya.

Sementara itu, Kepala BPPSDM, I Nyoman Radiarta mengatakan, terdapat tiga program pada pentaru di satuan pendidikan tinggi Kementerian KP kali ini. 

Pertama, program Diploma I di Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi. 

Baca juga: Program Ekonomi Biru Kementerian KP Dikupas dalam Bali Ocean Days 2024

Kedua, Program Diploma III di Politeknik Kelautan dan Perikanan (Politeknik KP) di Dumai, Karawang, Pangandaran, Sidoarjo, Jembrana, Kupang, Bitung, Bone, dan Sorong. 

Ketiga, program Diploma IV berada di Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) di lima kampus, yaitu Jakarta (kampus utama), Aceh, Pariaman, Lampung, Tegal, dan Maluku.

Seluruh satuan pendidikan tersebut menerima 100 persen peserta didik anak pelaku utama kelautan dan perikanan dengan biaya gratis.

Namun, khusus Politeknik KP Sidoarjo sebagai satuan pendidikan Kementerian KP satu-satunya yang menerima peserta didik sebanyak 80 persen dari masyarakat umum karena telah ditetapkan sebagai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU). 

Penetapan sebagai PK BLU itu dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 526/KMK.05/2021 tentang penetapan status PK BLU Balai Pelatihan dan Penyuluhan Tegal dan Politeknik KP Sidoarjo.

Baca juga: Kementerian KP Fokus Lanjutan Program Ekonomi Biru Pada 2024

Sebagai informasi, satuan pendidikan lingkup Kementerian KP menerapkan sistem pendidikan vokasi dengan pendekatan teaching factory.

Pendekatan tersebut memasukkan dunia usaha dan dunia industri pada kurikulum pendidikan dengan porsi 70 persen praktik dan 30 persen teori. 

Program studi yang ditawarkan, penangkapan ikan, mekanisasi/permesinan perikanan, budi daya ikan, pengolahan hasil perikanan, agribisnis perikanan, patologi perikanan, kelautan, konservasi, ekowisata bahari, dan lainnya.

Para lulusan tidak hanya mendapatkan ijazah, tetapi juga sertifikat keahlian dan kompetensi berstandar nasional dan internasional, yang diakui dunia usaha dan dunia industri, baik di dalam maupun luar negeri.

Baca juga: Lewat SFV, Balai Kementerian KP di Gondol Sukses Tingkatkan PNBP Jadi Rp 788 Juta

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com