Jokowi Sebut RAPBN 2025 Harus Akomodasi Program Presiden Terpilih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025 harus dipersiapkan dengan mempertimbangkan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memimpin sidang kabinet paripurna yang membahas persiapan Ramadhan 2024 dan rencana kerja pemerintah di Istana Negara pada Senin (26/2/2024).

"Terkait rencana kerja pemerintah (RKP) dan kebijakan fiskal tahun 2025. RKP dan kebijakan fiskal adalah jembatan untuk menjaga keseimbangan pembangunan dan mengakomodasi program-program Presiden terpilih hasil Pilpres 2024," ujar Jokowi.

Baca juga: Rangkul Demokrat, Jokowi Dinilai Jadi Mediator Konflik AHY-Moeldoko

"Tapi ini juga kita sambil tunggu hasil perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Maka RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil Pilpres karena yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih," jelasnya.

Kepala Negara juga menyinggung soal kerangka ekonomi makro 2025 yang masih dihadapkan pada kondisi ketidakpastian ekonomi global.

Menurut Presiden Jokowi, sejumlah negara seperti Jepang dan Inggris sudah masuk ke dalam status resesi.

Sehingga ia mengingatkan pemerintah mendatang melakukan antisipasi dalam menyusun target pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca juga: Momen AHY dan Moeldoko Bersalaman Saat Ikuti Sidang Kabinet Jokowi

"Juga harus mencerminkan kehati-hatian tapi optimisme dan kredibilitas harus ttp kita jaga. Lakukan penajaman fokus pemerintah pusat dan daerah dengan menyiapkan plan (rencana) jika ada gejolak dan krisis," tegas Jokowi.

"Untuk fiskal 2025 transformasi ekonomi harus (sesuai) yang telah kita jalani selama 10 tahun terakhir. Sehingga kebijakan fiskal harus mendukung transformasi ekonomi," tambah Kepala Negara.