Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY Serahkan Kepada Prabowo Jika Ingin Ajak Parpol Pengusung Anies Bergabung

Kompas.com - 24/02/2024, 20:07 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan sepenuhnya kepada calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, jika ingin mengajak parpol lain di luar Koalisi Indonesia Maju, bergabung ke dalam pemerintahan mendatang.

Termasuk, bila mengajak parpol Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Menurutnya, soal komposisi orang-orang yang akan mengisi kabinet, sepenuhnya menjadi hak prerogratif Prabowo apabila kelak dilantik menjadi Presiden RI.

Baca juga: Soal Wacana Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024, AHY Sebut Tidak Ada Urgensi

“Bagi saya ketika ada niatan terjadi penggabungan atau perkuatan koalisi, tentunya sebagai presiden terpilih, Pak Prabowo merupakan pemimpin Koalisi Indonesia Maju,” ujar AHY di Rumah Dinas Wakil Presiden, Menteng, Jakarta, Sabtu (24/2/2024).

“Saya menghormati betul apa yang beliau harapkan, inginkan,” kata dia lagi.

Di sisi lain, AHY yakin bahwa Prabowo bakal mengajak diskusi semua anggota koalisinya jika bakal mengambil keputusan penting.

Ia menyebutkan hal itu selama ini terjadi dan Partai Demokrat mengapresiasi sikap Prabowo itu.

Baca juga: AHY Benarkan Prabowo Bertemu SBY Jumat Semalam

Menurutnya, yang terpenting adalah Demokrat selalu diberi ruang menyampaikan gagasan.

“Yang penting kita punya ruang itu, yang saya rasa kalau kita punya ruang itu, kita semua merasa terwakili pikiran, juga aspirasinya,” tutur dia.

Terakhir, AHY menekankan bahwa langkah Prabowo selalu membuka ruang diskusi adalah sikap yang diperlukan seorang pemimpin.

“Itu yang seharusnya menjadi etika dalam membangun koalisi oleh pemimpinnya,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com