Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Drone Emprit Sebut Isu Kecurangan Masih Ramai Diperbincangkan Usai Pemilu

Kompas.com - 24/02/2024, 18:44 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi mengatakan, tren percakapan dan pemberitaan soal isu kecurangan pemilihan umum (pemilu) masih sangat tinggi.

Hal tersebut berdasarkan analisis Drone Emprit merujuk tren di media sosial dan pemberitaan media online sejak 14 Februari 2024 hingga 23 Februari 2024.

Dengan kata lain, saat pemungutan suara pemilu hingga sepekan setelahnya, isu tersebut masih banyak diperbincangkan.

Baca juga: Kritik Wacana Hak Angket Kecurangan Pemilu, Eks Sekjen PKB: Pekerjaan Sia-sia

"Sejak pencoblosan 14 Februari hingga seminggu setelahnya, 23 Februari, seminggu lebih, tren percakapan dan pemberitaan soal isu kecurangan dalam pemilu masih sangat tinggi," ujar Ismail dalam keterangan pers yang disiarkan YouTube Kompas TV pada Sabtu (24/2/2024).

"Ini memperlihatkan adanya perhatian publik. Dan isu kecurangan sangat mewarnai pemilu yang sekarang ini," imbuh dia.

Isu kecurangan yang dimaksud terbagi menjadi dua, yakni saat sebelum pencoblosan dan setelah pencoblosan pemilu.

Kecurangan sebelum pencoblosan berupa intervensi politik, pelanggaran etika, dan penyalahgunaan wewenang di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kemudian kecurangan pada saat dan pasca-pencoblosan yakni adanya dugaan kecurangan dalam sistem Sirekap," ungkap Ismail.

Baca juga: Kontras Temukan 310 Dugaan Kecurangan Pemilu, Libatkan Aparat

"Kalau seandainya benar, makanya perlu kiranya ini penting untuk jadi masukan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melalui audit forensik," lanjut dia.

Tujuannya agar penyelenggara pemilu tersebut bisa membuktikan bahwa sistem Sirekap yang digunakan tidak seperti yang diduga publik selama ini.

"Ini semua adalah dugaan yang saya kira penting untuk ada klarifikasi yang jelas. Utamanya dengan menggunakan audit forensik terkait dengan sistem yang ada," sambung Ismail.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com