Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Baru Gabung Kabinet, Demokrat Langsung Sindir Ada Partai di Pemerintahan Bersikap Bak Oposisi

Kompas.com - 22/02/2024, 18:30 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menyindir adanya sejumlah partai politik di pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang bersikap seperti oposisi.

Hal ini disampaikan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Kamis (22/2/2024).

Mulanya, Andi menyampaikan bahwa Demokrat selama ini konsisten di jalur oposisi pada saat berada di luar pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Sebaliknya, ketika bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM), Demokrat mempunyai tanggung jawab untuk mengawal hingga berakhirnya masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Akan tetapi, selepas bergabung ke kabinet, Demokrat melihat adanya sejumlah partai politik di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin yang justru bersikap bak oposisi.

Baca juga: Demokrat Masuk Kabinet, Politikus PDI-P: Presiden Tentu Sudah Pertimbangkan Matang

"Dulu kami konsisten sebagai oposisi, di luar pemerintahan. Sebagai oposisi, kami sebagai oposisi yang loyal dalam sistem demokrasi," kata Andi, dikutip dari Kompas TV.

"Sekarang kami berada dalam koalisi pemerintahan, daripada beberapa partai-partai lain yang di dalam pemerintahan tapi perilakunya rasanya seperti oposisi," sambung Andi.

Walaupun begitu, Andi menyadari, sikap oposisi dari partai politik yang berada di dalam tubuh pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin merupakan sebuah kebijakan dari masing-masing partai politik.

Baca juga: Merapatnya Demokrat ke Kabinet Jokowi, Menyisakan PKS sebagai Satu-satunya Oposisi...

Ia hanya ingin menegaskan bahwa Demokrat mempunyai konsistensi, yakni beroposisi ketika di luar pemerintahan, dan loyal hingga berakhirnya masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Kalau di luar pemerintahan, kami oposisi. Di dalam pemerintahan, kami punya tugas mengawal pemerintahan Pak Jokowi sampai selesai masa jabatannya, walaupun tinggal 7-8 bulan," tegas Menteri Pemuda dan Olarhaga (Menpora) periode 2009-2012 itu.

Demokrat kini resmi masuk ke pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin setelah sembilan tahun lamanya di jalur oposisi.

Masuknya partai berlambang mercy di kekuasaan eksekutif ditandai dengan dilantiknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) oleh Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Jabatan yang diemban AHY ini menggantikan posisi Hadi Tjahjanto yang digeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo: Saya Merasa Dapat Berkontribusi Beri Solusi Tantangan Bangsa

Prabowo: Saya Merasa Dapat Berkontribusi Beri Solusi Tantangan Bangsa

Nasional
Prabowo Sebut Jokowi Siapkan Dirinya Jadi Penerus

Prabowo Sebut Jokowi Siapkan Dirinya Jadi Penerus

Nasional
Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Nasional
Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show 'Pick Me Trip in Bali'

Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show "Pick Me Trip in Bali"

Nasional
Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com