Kejagung Bakal Usut Kasus Korupsi Komoditas Timah ke Kementerian ESDM dan KLHK

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan bakal mengusut pihak lain yang terkait dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) pada Kejagung, Kuntadi mengatakan, pihak terkait yang tengah didalami adalah pihak regulator di antaranya dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Terkait bagaimana pengawasan dan pertanggunjawaban, sampai saat ini masih kami dalami pihak mana yang terlibat dalam peristiwa hukum ini, apakah ada pembiaran atau ada perbuatan jahat yang didalamnya termasuk KLHK dan sebagainya," kata Kuntadi dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Senin (19/2/2024).

Baca juga: Kejagung Tetapkan 1 Tersangka Baru di Kasus Korupsi Izin Usaha Tambang PT Timah Tbk

Menurut Kuntadi, tim penyidik masih berproses melakukan pendalaman keterlibatan pihak lainnya.

"Terkait Kementerian ESDM, saya rasa pertanyaanya sama semua pihak yang akan kami pandang perlu dimintai keterangan, pasti kami mintai," ujarnya.

Kuntadi mengatakan, Kejagung hingga kini telah menetapkan 11 tersangka dalam perkara ini, di antaranya ada dua eks pejabat PT Timah Tbk dan pihak swasta.

"Sejauh ini kami masih menyentuh pejabat di lingkungan PT Timah Tbk, tentu kami akan mengevaluasi bagaimana dengan regulator, tunggu saja," katanya.

Baca juga: Kejagung Tetapkan 5 Tersangka Baru dalam Kasus Dugaan Korupsi Izin Usaha Tambang PT Timah Tbk

Diketahui, total sudah ada 11 tersangka kasus korupsi yang ditahan dalam kasus ini. Kejagung juga menetapkan satu tersangka terkait dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

Dua tersangka dari PT Timah Tbk yang sudah ditahan adalah MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016-2021 dan tersangka EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode 2017-2018.

Para tersangka diduga terlibat melakukan perjanjian kerja sama fiktif dengan PT Timah Tbk.

Perjanjian kerja sama itu dijadikan landasan bagi para tersangka untuk membuat perusahaan boneka guna mengambil biji timah di Kawasan Bangka Belitung.

Baca juga: Kerugian akibat Kerusakan Hutan Terkait Dugaan Korupsi Izin Tambang Timah di Babel Capai Rp 271 T