Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Santunan Petugas Pemilu yang Meninggal, Mendagri Minta Dukcapil Percepat Surat Kematian

Kompas.com - 19/02/2024, 19:27 WIB
Vitorio Mantalean,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku telah meminta agar jajaran dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) mempercepat penerbitan surat kematian untuk para petugas pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang tutup usia.

Pasalnya, santunan kematian untuk para petugas pemilu yang gugur membutuhkan proses verifikasi, salah satunya berkas administrasi seperti surat kematian.

"Dukcapil ini tadi kami sampaikan kepada Dirjen (Direktur Jenderal) Dukcapil untuk menyampaikan kepada seluruh jajaran dukcapil untuk mempercepat proses dokumentasi bagi saudara-saudara kita yang wafat karena tugas, surat kematian misalnya, jangan dipersulit, dipermudah," kata Tito Karnavian dalam jumpa pers, Senin (19/2/2024).

Baca juga: Menkes Minta KPPS Dites Kesehatan Sebelum Daftar agar Tak Ada yang Meninggal pada Pemilu 2029

Dia juga mengaku telah menyampaikan kepada kepala daerah agar memberi atensi dan bantuan terhadap para petugas pemilu yang tutup usia karena menjalankan tugas pada Pemilu 2024, maupun keluarga yang ditinggalkan.

"Meskipun ada negara hadir, dengan adanya santunan dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang 36 juta, kemudian ada juga dari BPJS, tapi saya juga mengimbau seluruh rekan-rekan kepala daerah untuk membantu keluarga yang ditinggalkan oleh para pejuang demokrasi kita, apa pun bantuannya," ujar Tito.

"Mulai dari mungkin pemakaman, rumah duka, atau mungkin ada keluarga yang punya anak masih kecil perlu sekolah, dan lain sebagainya. Saya mengimbau kepada seluruh rekan-rekan kepala daerah untuk memberikan atensi bantuan kepada saudara-saudara kita petugas yang melaksanakan kepemiluan baik jajaran KPU, maupun pengawas Bawaslu, termasuk juga petugas-petugas lain yang terkait," katanya lagi.

Hingga data terakhir per 18 Februari 2024, jumlah petugas pemilu yang wafat mencapai 71 orang dari sisi KPU, dan 13 orang dari sisi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dari jumlah itu, baru empat orang petugas pemilu dari sisi KPU yang mendapatkan santunan kematian sebesar Rp 36 juta dari pemerintah.

Baca juga: Menkes Sebut Ratusan Ribu Petugas Pemilu Idap Penyakit Risiko Tinggi, Baru Ketahuan Usai Bertugas

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com