Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati, PDI-P: Pemilu Harus Diselamatkan Terlebih Dulu

Kompas.com - 19/02/2024, 17:20 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto tidak mau berkomentar banyak soal rencana pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang disebut-sebut bakal dijembatani Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X.

PDI-P, sebut Hasto, tengah fokus mengawal proses Pemilu 2024 yang kerap dinilai terdapat kecurangan.

"Ya buat kami adalah pemilu ini yang harus diselamatkan terlebih dahulu," kata Hasto ditemui di Gedung High End, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2024).

Hasto berpandangan, saat ini yang paling penting adalah menyelamatkan Pemilu sebagai bagian wujud demokrasi di Indonesia.

Baca juga: Jokowi Buka Suara soal Ingin Bertemu Megawati Melalui Sri Sultan

Jika hal itu tidak dilakukan, menurut Hasto, akan timbul ketidakpercayaan publik pada proses pesta demokrasi.

Kata Hasto, pemilu saat ini "didesain" langsung oleh Presiden Jokowi.

"Jangan sampai rakyat tidak percaya terhadap proses demokrasi yang memang didesain dari hulu hilir memberikan preferensi atas dukungan kekuasaan dan dalam hal ini adalah Pak Jokowi," tutur Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini.

Presiden Jokowi sudah buka suara soal keinginannya bertemu Megawati Soekarnoputri melalui Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Baca juga: Ganjar-Mahfud Unggul di TPS Sultan HB X

Menurut Jokowi, pertemuan itu dalam rangka silaturahmi. Dia pun mengatakan, silaturahmi dengan semua tokoh bangsa adalah hal yang baik.

"Yang namanya silaturahmi dengan semua tokoh-tokoh bangsa itu sangat baik, untuk negara ini sangat baik," kata Jokowi di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (15/2/2024).

Namun, Jokowi tidak menjawab kapan rencana pertemuan tersebut digelar, setelah Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 atau pada momen-momen lain.

Kabar rencana pertemuan itu terungkap dari pernyataan Sri Sultan. Dia membenarkan kabar bahwa dirinya diminta Presiden Jokowi untuk menjembatani pertemuan dengan Megawati.

"Betul, tapi saya kan nunggu presiden. Saya akan menjembatani. Terserah presiden itu (waktunya). Saya nunggu. Kalau memerlukan saya bersedia," ujar Sri Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Senin (12/2/2024).

Namun, Sri Sultan menegaskan bahwa dirinya bersifat pasif atau siap bergerak jika sewaktu-waktu Presiden Jokowi sudah memintanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com