Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beda Pernyataan Istana dan Nasdem soal Pertemuan Jokowi-Surya Paloh

Kompas.com - 19/02/2024, 13:34 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Makan malam Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memunculkan tanya siapa inisiator yang memulai undangan pertemuan itu.

Pasalnya, pihak Istana dan Nasdem berbeda pendapat terkait hal itu.

"Sebelumnya, Bapak Surya Paloh menyampaikan permohonan untuk menghadap Bapak Presiden," ujar Koordinator Staf Khusus (Stafsus) Presiden, Ari Dwipayana saat dihubungi Kompas.com, Minggu (18/2/2024).

Ia menyampaikan, atas permintaan itu maka Jokowi akhirnya menyediakan waktu untuk Surya.

Baca juga: Tegaskan Masih Bersama Anies, Nasdem: Surya Paloh Paham Etika, Proses di KPU Belum Selesai

Namun, statemen Ari dibantah oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim.

Ia mengatakan, justru Surya datang ke Istana Negara Jakarta atas permintaan dari Jokowi.

“Kehadiran Ketum Nasdem Pak Surya Paloh di Istana Negara adalah memenuhi undangan makan malam Presiden Jokowi,” ucapnya dalam keterangan, Senin (19/2/2024).

Baca juga: Meutya Hafid Akui Faktor Jokowi dan Prabowo Berdampak Positif untuk Golkar

“Hal ini sekaligus meluruskan informasi bahwa Surya Paloh meminta waktu bertemu dengan Presiden Jokowi sebagaimana disampaikan Ari Dwipayana,” sambung dia.

Jokowi angkat bicara

Adapun, Jokowi menganggap tak penting siapa inisiator pertemuan itu.

Bagi dia, pertemuan dengan Surya merupakan langkah penting untuk perpolitikan Tanah Air.

Baca juga: Surya Paloh Makan Malam dengan Jokowi, Nasdem Sebut Tak Terkait Posisi Politik

Ia mengaku banyak bertukar pikiran dengan Surya terkait politik hari ini.

"Saya kira dua-duanya enggak perlu lah siapa yang undang. Enggak perlu. Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara kita," jelas Jokowi, Senin pagi.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menekankan pertemuan keduanya tak membahas soal langkah politik Nasdem untuk pemerintahan 2024-2029.

Ia menuturkan, pertemuan keduanya merupakan hal biasa karena Nasdem merupakan bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin.

Baca juga: Tegaskan Masih Bersama Anies, Nasdem: Surya Paloh Paham Etika, Proses di KPU Belum Selesai

“Pertemuan itu bisa kita lihat pada perspektif bahwa Pak Jokowi dan Pak Surya itu dalam bagian koalisi Pak Jokowi 2019. Apa yang pernah saya dan Pak Surya sampaikan sebelumnya, bahwa komitmen-komitmen Nasdem akan mengawal pemerintahan sampai 2024,” sebut Ali.

Terakhir, Ali menyatakan bahwa Nasdem belum memutuskan langkah politiknya ke depan karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan hasil penghitungan suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Hari ini kan semua proses sedang berjalan ya mari kita awasi proses itu. Setelah KPU menetapkan putusan, maka kemudian partai-partai politik akan menentukan arahnya seperti apa,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com