Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Muhammad Nur Ramadhan
Peneliti

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)

Jangan Hentikan Sirekap!

Kompas.com - 19/02/2024, 13:21 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PERJALANAN sistem informasi rekapitulasi pemilihan umum (Sirekap) terus menjadi sorotan dan memicu kontroversi di tengah masyarakat.

Dimulai dari keluhan terkait banyaknya data yang tidak sinkron, hingga dugaan manipulasi jumlah suara, Sirekap menghadapi berbagai tantangan yang mengguncang kepercayaan publik terhadap integritas pemilihan umum.

Sejatinya Sirekap diharapkan menjadi terobosan positif, membuka pintu partisipasi aktif pemilih dalam mengikuti proses penghitungan dan rekapitulasi suara pemilu secara transparan.

Namun, dalam beberapa waktu terakhir, muncul tuntutan dari beberapa pihak untuk menghentikan sementara Sirekap, yang secara signifikan menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat.

Mengapa ada desakan untuk menghentikan Sirekap? Apakah terdapat masalah serius yang merongrong integritas dan validitas hasil pemilihan umum?

Alasan penghentian tidak tepat

Keinginan untuk menghentikan Sirekap mencuat dengan beragam alasan, mulai dari ketidakpastian terkait keabsahan data hingga dugaan campur tangan yang merugikan dalam proses penghitungan suara.

Terdapat kekhawatiran bahwa hal tersebut dapat membahayakan legitimasi hasil pemilihan umum dan menggerus kepercayaan publik terhadap demokrasi.

Namun demikian, penghentian sementara Sirekap tidak tepat dan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap proses penghitungan dan rekapitulasi suara dalam pemilihan umum.

Langkah tersebut justru dapat membuat proses tersebut semakin tertutup dan minim transparansi.

Selain itu, penghentian sementara Sirekap juga berpotensi memberikan ruang bagi kecurangan yang berkaitan dengan suara pemilu.

Pemantauan yang seharusnya dapat dilakukan oleh masyarakat menjadi terbatas, mengakibatkan ketidakjelasan dan meningkatnya spekulasi terkait integritas hasil pemilu.

Selain itu, penghentian sementara Sirekap juga berpotensi menghambat akses pemilih terhadap form penghitungan suara, yang sebenarnya merupakan instrumen penting dalam proses pemilihan umum.

Ini dapat mengurangi partisipasi aktif pemilih dalam memastikan validitas dan keabsahan hasil suara.

Persoalan yang muncul dalam Sirekap sebagian besar disebabkan kesalahan pembacaan sistem terhadap formulir penghitungan suara.

Kesalahan ini mengakibatkan ketidaksesuaian jumlah suara dengan angka yang tertera pada formulir penghitungan suara.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com