Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Indonesian Insight Kompas
Kelindan arsip, data, analisis, dan peristiwa

Arsip Kompas berkelindan dengan olah data, analisis, dan atau peristiwa kenyataan hari ini membangun sebuah cerita. Masa lalu dan masa kini tak pernah benar-benar terputus. Ikhtiar Kompas.com menyongsong masa depan berbekal catatan hingga hari ini, termasuk dari kekayaan Arsip Kompas.

Pendukung Prabowo-Gibran Diminta Tak Euforia Kemenangan, Ekonom: Situasi Ekonomi Menantang

Kompas.com - 18/02/2024, 07:03 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PASANGAN calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dalam sejumlah quick count dan penghitungan sementara real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemilu Presiden 2024

Meski demikian, para pendukung pasangan ini, apalagi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, diminta tak larut dalam euforia kemenangan. Situasi perekonomian global yang menantang, menjadi sebab. Hanya soal waktu bagi dampak situasi ini merembet ke Indonesia. 

"Jangan euforia karena tantangan ekonomi sudah ada sinyal-sinyalnya," kata ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Dradjad H Wibowo, dalam perbincangan dengan Kompas.com, Sabtu (17/2/2024).

Dradjad menyebutkan, setidaknya lima negara perekonomian utama dunia kini menghadapi atau setidaknya berisiko mengalami resesi secara teknikal (technical recession). Kelima negara itu adalah Jepang, Inggris, China, Amerika Serikat, dan Jerman. 

Baca juga: Menilik Dampak Resesi Jepang ke Kinerja Ekspor Indonesia

Resesi secara teknikal adalah istilah ekonomi untuk kondisi ketika pertumbuhan ekonomi suatu negara mengalami kontraksi alias penurunan dalam dua kuartal berturut-turut. Tecnical recession merupakan salah satu pertanda kuat atas risiko terjadinya resesi. 

Jepang dan Inggris sudah mengalami technical recession pada saat tulisan ini dibuat. Adapun China, Amerika Serikat, dan Jerman, dalam situasi yang mewaspadai kondisi tersebut terjadi. 

"Memang situasi global tidak cerah. Banyak mendung dan kelihatan bakal hujan deras. Kita harus waspada," ujar Ketua Pembina Sustainable Development Indonesia (SDI) ini memberikan analogi untuk situasi perekonomian global. 

Baca juga: Anis Matta: Siapa Pun Pemenang Pemilu 2024 Akan Hadapi Situasi Sulit

Bagi Indonesia, lanjut Dradjad, dampak dari situasi global ini memang tidak seketika. Biasanya, kata Dradjad, dampak tersebut akan berjeda waktu satu hingga dua kuartal. Menurut dia, ancaman dampak tersebut nyata bagi Indonesia.

"Artinya, pelantikan presiden-wakil presiden (pada Oktober 2024) terjadi saat situasi ekonomi tidak menguntungkan Indonesia," tegas Dradjad yang juga adalah anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran. 

Strategi Prabowo-Gibran 

Terkait situasi ini, kata Dradjad, pertanyaan yang kemudian sering muncul adalah soal strategi yang hendak dipakai oleh pasangan Prabowo-Gibran kelak. 

"Orang akan bicara, kita akan pakai rem atau pakai gas?" ujar Dradjad, lagi-lagi memakai analogi. 

Atas pertanyaan itu, Dradjad mengatakan strategi Prabowo-Gibran adalah menaikkan tekanan injakan pedal gas. 

"Gas akan kita naikkan, pakai stimulus Keynesian," sebut Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional ini. 

Catatannya, ungkap Dradjad, stimulus Keynesian yang sekarang dijalankan dibiayai dari utang. Ini, kata dia, efeknya tidak bagus bagi Indonesia.

"Karenanya, krusial bagi Indonesia untuk mencari sumber pendanaan baru dan sebaiknya itu dimulai dari sekarang," tegas Dradjad.

Baca juga: Data Teranyar, Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp 6.344 Triliun

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com