Timnas Anies-Muhaimin Temukan 9 Bentuk Kecurangan dalam Pilpres 2024, Apa Saja?

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Hukum Nasional (THN) Timnas Anies-Muhaimin menemukan sembilan bentuk kecurangan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ketua THN Timnas Anies-Muhaimin, Ari Yusuf Amir, mengatakan, kecuarangan tersebut terjadi sebelum, sesaat, dan setelah pencoblosan berlangsung.

"Jadi, kami dari THN AMIN sejak satu hari sebelum pencoblosan, kami telah menerima laporan-laporan dugaan pelanggaran. Kemudian, sampai saat ini, THN masih menerima semua laporan itu," ujarnya dalam dalam konferensi pers di Rumah Pemenangan Timnas Anies-Muhaimin di Jalan Brawijaya X, Jakarta, Kamis (15/2/2024).

Baca juga: Jubir Timnas Amin: Siapa Pun yang Menang Secara Fair Akan Kami Hormati

Bentuk kecurangan pertama yaitu penggelembungan suara melalui sistem informasi milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang cukup masif.

Saat ini, pihaknya masih melakukan verifikasi data dan mencocokkannya antara Formulir C1-Hasil plano dengan data unggahan di situs web KPU.

Kecurangan kedua dalam bentuk surat suara yang telah tercoblos untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Timnas Anies-Muhaimin Buka Opsi Kerja Sama Gugat Kecurangan Pilpres Bersama TPN Ganjar-Mahfud

"Itu banyak sekali, sedang kami kumpulkan," imbuh Ari.

Kecurangan ketiga yaitu pengerahan aparat melalui kepala desa. Modus tersebut dilakukan pada hari pencoblosan agar kepala desa memberi pengarahan langsung kepada petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) untuk memenangkan paslon tertentu.

Keempat, kecurangan dalam bentuk pengerahan lansia memilih calon tertentu oleh KPPS.

Kelima, jumlah surat suara yang lebih sedikit dari daftar pemilih tetap (DPT). Keenam, penghalangan pemilih oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

Baca juga: Timnas Anies-Muhaimin Klaim Temukan Penggelembungan Suara di Tiap Paslon, Nomor Urut 2 Terbanyak

Ketujuh, manipulasi data DPT; delapan, upaya menghalangi saksi di TPS; dan terakhir, praktik politik uang.

"Ini pengelompokan dan modus (kecurangan) di lapangan yang sudah kami temukan. Pada waktunya secara bertahap akan kami sampaikan ke publik setelah verifikasi," ujarnya.