Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejumlah Petugas KPPS Wafat, KPU: Kami Sempat Usul Hitung Suara 2 Panel

Kompas.com - 15/02/2024, 20:52 WIB
Vitorio Mantalean,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku masih mendata jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang gugur saat menjalankan menggelar pemungutan suara Pemilu 2024.

KPU memastikan, jumlah petugas KPPS yang tutup usia tak sebanyak Pemilu 2019 yang berjumlah 894.

“Secara resmi KPU akan sampaikan kepada publik. Saat ini, KPU masih lakukan pendataan,” kata anggota KPU RI Idham Holik kepada wartawan, Kamis (15/2/2024).

Baca juga: 2 Petugas KPPS di Makassar Meninggal, 5 Orang Dirawat

Idham kemudian mengungkit soal usul KPU agar penghitungan suara di TPS dilakukan dengan 2 panel guna memangkas tenaga dan waktu, yakni satu panel yang menghitung jenis surat suara presiden-wakil presiden dan DPD, dan panel lainnya yang menghitung surat suara DPR dan DPRD.

Baca juga: Diduga Kelelahan, Ketua KPPS TPS 70 Koja Meninggal Dunia 

Usul ini sudah disimulasikan KPU di beberapa wilayah, di antaranya Kota Tangerang, Kota Bogor, Palembang, Kutai Kartanegara.

“Tapi ternyata pada saat kami rapat konsultasi dengan pembentuk undang-undang, pembentuk undang-undang masih memandang cukup satu panel, sebagaimana yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, persis sama dengan 2019 lalu, 17 April 2019,”ujar Idham.

Baca juga: 78 Anggota KPPS Baubau Mendapat Perawatan Medis karena Kelelahan, 5 Orang Jalani Rawat Inap

Ia mengakui beban kerja berat bagi petugas KPPS, karena penghitungan suara harus beres dalam waktu satu hari di TPS, meskipun tak semua kematian petugas KPPS pada Pemilu 2024 terjadi setelah pemungutan suara.

"Proses penghitungan surat suara tak boleh berhenti. Harus selesai di TPS,” pungkasnya.

Sebelum pemungutan suara, sedikitnya dilaporkan 6 petugas KPPS wafat di Magetan, Pidie, Medan, Aceh Timur, dan Wonosobo.

Setelah pemungutan suara, sedikitnya 5 petugas KPPS dilaporkan tutup usia di Kendal, Makassar, Jakarta, Klaten, dan Kabupaten Bogor.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com