Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PP Muhammadiyah Imbau Semua Pihak Bersabar Menanti Hasil Pemilu Resmi KPU

Kompas.com - 15/02/2024, 15:03 WIB
Singgih Wiryono,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengimbau agar semua pihak, baik dari calon presiden dan calon wakil presiden, calon anggota legislatif hingga partai politik bersabar menunggu hasil penghitungan manual dari Komisi Pemilihan Umum.

"Agar bersabar menanti hasil akhir pemilu yang akan disampaikan secara resmi oleh KPU," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Kamis (15/2/2024).

Abdul Muti meminta agar semua pihak tidak terburu-buru mengambil kesimpulan hasil pemilu berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan oleh lembaga survei.

Baca juga: Pemilih PDI-P Lebih Besar Dibanding Pemilih Ganjar Versi Hitung Cepat, Apa Sebabnya?

Di sisi lain, PP Muhammadiyah juga mengingatkan agar semua pihak menjaga sikap saling menghormati dan tenggangrasa.

Paslon yang nantinya ditetapkan sebagai pemenang diminta untuk tidak jemawa dengan kemenangannya.

"Bagi yang kalah hendaknya berjiwa besar dan legawa menerima hasil pemilu," imbuh dia.

Abdul Muti juga mengingatkan, apabila ada pihak yang keberatan dengan hasil pemilu bisa diselesaikan lewat jalur Mahkamah Konstitusi dan tidak menempuh cara pengerahan masa.

Baca juga: Soal Hasil Hitung Cepat Pemilu, Jokowi: Itu Metode Ilmiah, tapi Tunggu Hasil Resmi KPU, Jadi Sabar

"Yang berpotensi memicu kekerasan dan konflik horizontal," ucapnya.

Terakhir, Abdul Muti mengapresiasi masyarakat yang telah berpartisipasi dan menggunakan hak pilih dengan penuh tanggungjawa dan tertib.

Juga mengapresiasi penyelenggara pemilu mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

"Dan semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan pemilu sehingga berlangsung aman, tertib, dan lancar mulai dari proses pemungutan hingga perhitungan suara," pungkas Abdul Muti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com