Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Hasil Hitung Cepat Pemilu, Jokowi: Itu Metode Ilmiah, tapi Tunggu Hasil Resmi KPU, Jadi Sabar

Kompas.com - 15/02/2024, 10:44 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dita Angga Rusiana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengomentari soal hasil hitung cepat atau quick count yang mana pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul. 

Menurut Jokowi, metode hitung cepat adalah metode yang ilmiah. Hanya saja, Presiden menegaskan semua pihak harus menanti hasil penghitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Baca juga: Saat Nama Jokowi Menggema di Pidato Prabowo di Istora…

"Hasil penghitungan quick count itu adalah metode penghitungan yang ilmiah. Tetapi, apa pun kita harus menunggu hasil resmi dari KPU. Jadi sabar, Ojo kesusu (jangan buru-buru). Sabar," ujar Jokowi di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (15/2/2024).

Dia mengaku sudah bertemu langsung dengan Prabowo dan putra sulungnya, Gibran. Saat bertemu, Presiden Jokowi langsung memberikan selamat kepada keduanya.

Namun, Kepala Negara mengungkapkan bahwa pertemuan tidak hanya dilakukan antara dirinya, Gibran dan Prabowo saja. Melainkan ada satu orang lainnya yang ikut pada pertemuan itu.

"Ketemu langsung sudah. Semalam. Berempat," ungkap Jokowi.

"Enggak bisa sebut (dengan siapa saja)," tegasnya.

Sebagimana diketahui, pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024 telah dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024.

Saat ini proses penghitungan suara masih berlangsung secara bertahap dan berjenjang oleh KPU.

Namun, sudah ada hasil penghitungan cepat hasil pemungutan suara yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei. Dari proses hitung cepat itu, pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dengan meraih lebih dari 50 persen suara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com