Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Basuki Temui Jokowi di Istana, Seusai Pencoblosan Pemilu

Kompas.com - 14/02/2024, 18:32 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (14/2/2024) sore.

Kedatangan Menteri Basuki tersebut terpantau dari mobil dinas RI 34 yang masuk ke Istana Kepresidenan.

Pantauan Kompas.com, mobil RI 34 masuk kompleks istana sekitar pukul 17.56 WIB.

Mobil tersebut melewati halaman depan Gedung Sekretariat Negara dan langsung menuju pintu Bali yang ada di samping sebelah depan Istana Merdeka.

Baca juga: Prabowo-Gibran Menang di TPS Tempat Jokowi Mencoblos

Sebelumnya, pada pukul 16.43 WIB ada pula mobil RI 117 yang datang ke Istana Kepresidenan.

Mobil tersebut keluar dari kompleks Istana sekitar pukul 18.01 WIB.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi soal kehadiran Menteri Basuki ke Istana.

Hanya saja, kehadirannya kali ini terjadi saat masa libur nasional dalam rangka pemungutan suara pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang baru saja selesai pada Rabu siang.

Presiden Jokowi dan para menteri Kabinet Indonesia Maju juga melakukan pencoblosan untuk pemilu pada Rabu pagi di TPS masing-masing.

Jokowi bersama Ibu Negara Iriana Jokowi diketahui menggunakan hak suaranya di TPS 010 Gambir, Jakarta Pusat.

Sementara Basuki Hadimuljono diketahui mencoblos di TPS 161 Kemang Pratama, Bekasi, Jawa Barat.

Baca juga: Akui Coblos Rambut Putih di Bilik Suara, Ganjar Ungkit Pesan Jokowi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com