Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pakar Hukum di Film "Dirty Vote" Disebut Dekat dengan Mahfud, TPN: "Nothing Wrong"

Kompas.com - 13/02/2024, 18:52 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menilai wajar jika tiga pakar hukum tata negara dalam film "Dirty Vote", yakni Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar dianggap dekat dengan calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD.

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengingatkan bahwa Mahfud merupakan seorang profesor hukum tata negara sehingga tak ada yang salah jika dekat dengan pakar di bidang yang sama.

"Pak Mahfud MD itu kan Menko Polhukam cukup lama dan dia juga profesor hukum tata negara, bahwa dia dekat dengan pakar-pakar hukum tata negara menurut saya nothing wrong," kata Todung di Media Center TPN, Jakarta, Selasa (13/2/2024).

Baca juga: Apa Salahnya Dirty Vote?

Todung menuturkan, para pakar hukum tata negara tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, termasuk Mahfud, Bivitri, Feri, Zainal, maupun dirinya.

"Kalau Anda mengatakan mereka dekat, ya mereka dekat, saya juga dekat dengan mereka," ujar eks Duta Besar Republik Indonesia itu.

Todung pun meminta semua pihak untuk membedakan kedekatan seseorang secara emosional dengan sikap profesional mereka.


Menurut Todung, para pakar yang tampil dalam film Dirty Vote telah menunjukkan sikap kritis mereka bukan karena kedekatan dengan Mahfud.

"Menurut saya yang saya hargai adalalah mereka sendiri bersifat kritis, tidak menganggap kedekatan itu sebagai hambatan untuk bersikap kritis," ujar dia.

Baca juga: Tanggapi Dirty Vote, KSAD Maruli: Enggak Punya Bukti

Dalam film Dirty Vote, Bivitri, Feri, dan Zainal bergantian menjelaskan dugaan kecurangan pada Pemiliha Umum (Pemilu) 2024.

Setelah film dirilis, muncul narasi di media sosial yang menyebut ketiga pakar tersebut dekat dengan Mahfud yang berstatus calon wakil presiden.

Tudingan itu muncul karena Bivitri, Feri, dan Zainal pernah tergabung dalam Tim Percepatan Reformasi Hukum yang dibentuk oleh Mahfud selaku menko polhukam pada Mei 2023 lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com