Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tolak Gagasan Prabowo Bangun 300 Fakultas Kedokteran, PB IDI: Yang Harus Ditingkatkan Prodi Dokter Spesialis

Kompas.com - 07/02/2024, 08:28 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi mengatakan, pembukaan 300 Fakultas Kedokteran yang dijanjikan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto hanya akan mencetak dokter umum.

Sementara itu, kebutuhan masyarakat saat ini lebih kepada dokter spesialis.

Sehingga menurut dia, yang perlu ditingkatkan adalah memperbanyak program studi (prodi) kedokteran spesialis yang disesuaikan dengan kebutuhan dokter di setiap wilayah Indonesia.

"Yang kita butuhkan saat ini adalah bukan dokter umum. Tapi yang lebih banyak dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, terutama, adalah kebutuhan dokter spesialis," ujar Adib dalam keterangan persnya dilansir video resmi yang dibagikan PB IDI pada Selasa (6/2/2024).

"Jadi pembukaan 300 FK itu akan mencetak dokter umum. Padahal yang kita butuhkan adalah dokter spesialis. Yang harus kita tingkatkan adalah prodi dokter spesialis sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan per wilayah," lanjutnya.

Baca juga: Prabowo Janji Bakal Bangun 300 Fakultas Kedokteran jika Terpilih Jadi Presiden

Adib melanjutkan, melihat prioritas permasalahan kesehatan di setiap daerah juga penting sebagai pertimbangan pembukaan prodi kedokteran spesialis.

Selain itu, masalah kekurangan dokter spesialis juga bisa diatasi dengan memberikan beasiswa kepada putra-putri daerah.

Nantinya, mereka bisa kembali ke daerah menjadi dokter spesialis yang bekerja di daerahnya.

"Itu yang harus ditingkatkan. Bukan kemungkinan kita membuka 300 FK. Sehingga (nantinya) benar match antara kebutuhan dan permintaan. Agar tidak terjadi tenaga kesehatan atau dokter yang tidak mendapatkan pekerjaan," tuturnya.

Dalam penjelasannya, Adib pun menyebut rencana pembangunan 300 FK sangat berlebihan.

Sebab persoalan kekurangan dokter di Indonesia menurutnya bukan karena kurangnya lembaga pendidikan, tetapi ada faktor biaya pendidikan kedokteran yang mahal.

"Sangat berlebihan. Jadi 300 fakultas kedokteran itu sangat-sangat berlebihan," kata Adib.

"Kenapa saya katakan begitu tadi? Yang menjadi masalah yang belum tersampaikan pada saat bicara tentang kebutuhan FK, saya kira masyarakat sudah tahu bahwa yang menjadi masalah di dalam pendidikan kedokteran adalah pembiayaan pendidikan kedokteran yang masih mahal," jelasnya.

Baca juga: Prabowo Sebut Indonesia Minim Dokter, Benarkah Penambahan Fakultas Kedokteran Jadi Solusi?

Sehingga Adib menilai, mestinya persoalan tingginya biaya kuliah kedokteran inilah yang harus diintervensi oleh pemerintah.

Dia melanjutkan, jika dibuka 300 FK dan tidak memperhitungkan aturan maka dikhawatirkan nantinya akan terjadi banyaknya dokter yang menganggur.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com