Pelanggaran Etik Berulang Ketua KPU Dianggap Mencederai Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelanggaran berulang yang dilakukan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari dianggap mencoreng proses pemilihan umum (Pemilu) dan praktik demokrasi terkait sukses kepemimpinan.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kemarin menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim karena terbukti melakukan pelanggaran etik dalam proses pendaftaran calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat batas usia capres-cawapres.

"Pelanggaran etik berkali-kali menunjukkan bahwa memang Ketua KPU telah mencederai proses penyelenggara Pemilu dan merusak demokrasi," kata Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnerhsip (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, dalam keterangan pers pada Selasa (6/2/2024).

Menurut Neni, seharusnya DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada Hasyim karena dengan terbukti melakukan pelanggaran etik itu berarti sudah berderet penyimpangan yang dilakukan olehnya, dan bisa memengaruhi integritas penyelenggaran Pemilu.

Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Pertimbangkan Laporkan Pelanggaran Etik di MK dan KPU ke PTUN

"Jika penyelenggara Pemilu terus menerus melanggar etik maka sangat dikhawatirkan terjadi distrust dari masyarakat kepada penyelenggara dan mendelegitimasi proses pemilu yang sedang berjalan," ujar Neni.

Pelanggaran etik pertama yang terbukti dilakukan Hasyim adalah bertemu calon peserta pemilu, Hasnaeni, yang dijuluki Wanita Emas, yang berasal dari Partai Republik Satu.

Kedua adalah ketika Hasyim tidak mengakomodasi keterwakilan perempuan dan tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA) yang diajukan masyarakat sipil.

Lalu yang ketiga pelanggaran etik soal proses pendaftaran dan pencalonan capres-cawapres 2024.

Sebelumnya, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari, karena terbukti melanggar kode etik terkait proses pendaftaran capres-cawapres setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perubahan syarat batas usia peserta Pilpres.

Baca juga: Soal Pelanggaran Etik KPU dan MK, Ganjar Pranowo: Sebuah Catatan Hitam dalam Sejarah Pemilu Kita

"Hasyim Asy'ari sebagai teradu 1 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu," kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat membacakan putusan sidang di Jakarta, Senin (5/2/2024).

"Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy'ari selaku teradu 1," sambung Heddy.

Heddy menyatakan, Hasyim terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku dalam 4 perkara, masing-masing dengan nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, 136-PKE-DKPP/XII/2023, 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan 141-PKE-DKPP/XII/2023.

DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada 6 Komisioner KPU yakni August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, dan Idham Holid.

Baca juga: Penghujung Kepemimpinan Jokowi, Sivitas Akademika UNJ Sorot Kasus Ketua KPU Terima Pendaftaran Gibran

Mereka dinyatakan melanggar kode etik dan perilaku dalam perkara nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan 141-PKE-DKPP/XII/2023.

Menurut pertimbangan putusan yang dibacakan oleh Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, KPU melakukan pelanggaran kode etik karena tidak segera berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah buat mengubah Peraturan KPU (PKPU) usai putusan MK diberlakukan.