Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mukhijab
Dosen Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Dr. Mukhijab, MA, dosen pada Program Studi Ilmu Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Widya Mataram Yogyakarta.

Habis Gimmick Terbit Buzzer?

Kompas.com - 05/02/2024, 16:36 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PUBLIK mendapat kesan dominan soal gimmick atau trik daripada substansi program calon presiden-wakil presiden (capres-cawapres) selama empat periode debat. Ini ibarat peribahasa, karena nilai setitik rusak susu sebelanga.

Berbagai komentar, respons, reaksi dari awam sampai intelektual soal substansi materi debat, memang, tidak lebih heboh daripada perdebatan, pencibiran, candaan soal gimmick.

Sebagian menganggap debat membahas persolan kebangsaan, sebagian besar berpendapat debat sebagai bahan candaan, cibiran, tertawaan.

Debat sebagai forum membahas program secara serius dikonotasikan pada capres-cawapres yang siap berkomunikasi politik secara etis dan menguasai masalah.

Sebaliknya, debat sebagai arena trik dikonotasikan kepada capres-cawapres yang tidak siap dengan gagasan, tidak mampu berkomunikasi politik secara konstruktif.

Persilangan situasi debat itu bisa menjadi asumsi atau hipotesis tentang perilaku politik dan komunikasi politik presiden-wapres terpilih untuk memimpin Indonesia 2024-2029.

Tiga kutub pandangan tentang tipologi presiden-wapres terpilih: Tipe 1 apabila pasangan capres-cawapres penantang (non-petahana) terpilih, maka komunikasi politiknya terbuka dan peluang lebih baik dalam hal keterbukaan informasi, kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berserikat.

Tipe 2 apabila pasangan capres-cawapres terpilih dari petahana, maka komunikasi politik dominan topdown dan peluang besar terjadi replikasi new-otoriatarian,

Tipe 3 apabila pasangan capres-cawapres kombinasi bagian dari petahana terpilih, komunikasi politiknya cenderung topdown, tetapi kekuasaannya cenderung terukur, dengan memberi peluang kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berorganisasi sedikit fair.

Pemodelan tipe komunikasi presiden-wapres terpilih mendasarkan pada bagaimana perilaku dan komunikasi politik capres-cawapres dalam mengelola panggung debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Mereka telah menyampaikan gagasan pada putaran pertama soal pemerintah, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik dan kerukunan warga.

Putaran dua mendebatkan soal ekonomi, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN-APBD, infrastruktur, dan perkotaan.

Putaran tiga membahas pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Putaran empat mendebatkan soal pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, hingga masyarakat adat.

Adapun putaran terakhir (lima) membicangkan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi.

Komentar, kesan, respons positif maupun negatif dalam empat putaran debat, telah melekat dalam memori publik tentang bagaimana kualitas capres-cawapres.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com